Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kepemimpinan Tirani Itu dengan Bayonet atau Pencitraan Tanpa Kerja

Kompas.com - 28/11/2014, 22:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo "berkicau" soal kepemimpinan melalui akun Facebook-nya, Ir H Joko Widodo, Jumat (28/11/2014) malam. Secara substansi, materi yang di-posting Jokowi hampir sama dengan apa yang dituliskan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, pada Jumat siang. Sebelumnya, SBY menyinggung soal kepemimpinan tirani. Demikian juga Jokowi. (Baca: SBY: Pemimpin yang Selalu Dibenarkan Perkataannya, Bisa Jadi Diktator atau Tiran)

Jokowi menyebutkan, ada perbedaan antara kepemimpinan yang dipercaya rakyat dengan kepemimpinan tirani.

"Kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan tujuan negara, sementara kepemimpinan tirani adalah membungkam kesadaran rakyat bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, basis kepemimpinan dalam demokrasi adalah kepercayaan. "Dan kepercayaan itu dibangun di antaranya oleh rekam jejak, ketulusan hati dan kesungguhan dalam bekerja," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dalam kepemimpinannya, kata Jokowi, hal yang menjadi prioritasnya adalah membangun kepercayaan rakyat untuk menuju kemakmuran Indonesia.

Adapun, SBY, dalam postingan-nya menyatakan, pemimpin yang selalu dibenarkan perkataan dan tindakannya berpotensi menjadi diktator atau tiran.

"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*," demikian tulis SBY.

SBY mengatakan, setiap pemimpin pasti ingin berbuat yang terbaik. "Tidak ingin jadi diktator atau tiran dan kemudian harus jatuh seperti yang kerap terjadi," ujarnya.

Penghormatan kepada pemimpin, menurut SBY, juga penting ditanamkan agar masyarakat bisa menyampaikan kritiknya dengan nyaman. Dalam pandangan SBY, kritik terhadap seorang pemimpin ibarat obat.

"Jika dosis & cara meminumnya tepat, badan menjadi sehat. Mengkritik pemimpin haruslah beretika & patut. *SBY*," kata SBY.

Terkait pencitraan di dunia politik, SBY menilai hal itu wajar dilakukan. Tetapi, ia menekankan, harus dilakukan dengan tepat. Mengkritik juga harus dilakukan dengan patut dan beretika.

"Dalam politik, pencitraan itu biasa. Tapi, jika sangat berlebihan bisa menurunkan kepercayaan rakyat. Angkuh terbawa, tampan tertinggal"*SBY*," tulis SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Nasional
 Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Nasional
Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nasional
Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Nasional
Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Nasional
Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Nasional
PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

Nasional
Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Nasional
Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Nasional
Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Nasional
Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com