Menko Polhukam: Jangan Benturkan Pemerintah dan Parlemen!

Surat edaran yang berisi larangan bagi para menteri untuk mengikuti rapat di DPR tersebut akan dicabut jika DPR sudah memberikan surat resmi kepada pemerintah yang menyatakan pembentukan komisi-komisi di DPR sudah sempurna.

“Kami ingin jadi satu, tidak ada kubu-kubuan, tidak ada permusuhan yang diharapkan, jangan munculkan seolah pemerintah dan parlemen bermusuhan,” kata Tedjo, di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Ia juga meminta agar suasana konflik tidak dikesankan seolah-olah pemerintahlah yang bersalah dalam hal ini. Menurut Tedjo, persoalan ada di internal DPR karena belum bersatunya dua kubu koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. 

“Ya itu tadi, kalau sudah ada pernyataan resmi dari Ketua DPR, komisi sudah dibentuk, pasti surat edaran akan dicabut,” kata Tedjo.

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, tidak ada menteri pada Kabinet Kerja yang berkeberatan untuk mengikuti rapat-rapat dengan DPR. Saat ini, ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pimpinan partai-partai Koalisi Merah Putih, di antaranya Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Selanjutnya, Tedjo mengatakan, ia akan bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara lisan mempersilakan para menteri untuk mengikuti rapat-rapat di DPR. Jokowi memperkirakan, masalah antarkubu koalisi di parlemen akan selesai hari ini. Menurut Jokowi, surat larangan bagi menteri untuk mengikuti rapat di DPR itu dia terbitkan pada awal November atau ketika konflik internal DPR tengah memanas.