Kepolisian Belum Beri Izin Gelar Munas, Setya Novanto Sebut Golkar Akan Taat Aturan

Kompas.com - 26/11/2014, 12:58 WIB
Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto KOMPAS.com/DANI PRABOWOBendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, pihaknya akan taat pada aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Setya terkait belum adanya izin dari kepolisian untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November-3 Desember 2014.

"Partai Golkar saya rasa akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Nanti kita lihat semua persyaratan dan aturannya, baru nanti kita bisa mengetahui hal-hal yang perlu disiapkan," ujar Setya, sebelum mengikuti rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Terkait dinamika yang terjadi dalam tubuh Golkar menjelang Munas, Setya mengaku akan segera bertemu dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie untuk membicarakan masalah tersebut.

"Ya, semua sedang dalam pembicaraan. Kami harapkan ada jalan keluar. Ini sebuah dinamika yang terjadi di keluarga besar Partai Golkar," kata Setya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno sebelumnya meminta kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali. (Baca: Menko Polhukam: Saya Sarankan Polri Tak Beri Izin Munas Golkar di Bali)

Menurut dia, permintaan ini dilakukan untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar. Terlebih lagi, baru saja terjadi bentrokan di DPP Partai Golkar. (Baca: Menko Polhukam: Pilih Aburizal atau Pilih Kepentingan Bangsa dan Negara?)

Tedjo mengatakan, pemerintah tak ingin mengambil risiko dengan mempertaruhkan nama baik Indonesia jika terjadi kekacauan dalam penyelenggaraan Munas Golkar seperti yang terjadi pada rapat pleno di DPP Partai Golkar. (Baca: Menko Polhukam Minta Golkar Lakukan Munas di Jakarta Pertengahan Januari 2015)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) terkait rencana penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali. STTP belum dikeluarkan karena masih mempertimbangkan faktor keamanan penyelenggaraan Munas tersebut.

"Kami masih membaca dari aspek keamanan ini karena di Bali ini daerah wisata dan tentu keamanan di Bali tidak boleh terganggu," ucap Sutarman.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.