Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Merasa Belum Pernah Diundang ke DPR

Kompas.com - 25/11/2014, 22:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum pernah mendapatkan undangan pemanggilan dari Komisi II DPR RI. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengatakan akan kembali mengundang Mendagri Tjahjo Kumolo ke DPR untuk membahas sejumlah hal. Menurut Riza, Tjahjo berhalangan hadir saat diundang pada Senin (24/11/2014) kemarin.

"Saya sampaikan sebagai Mendagri belum pernah dipanggil resmi Komisi II DPR. Yang saya sudah hadir dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI," ujar Tjahjo, Selasa (24/11/2014).

Hingga Selasa malam, tegas Tjahjo, belum ada undangan dari Komisi II DPR RI untuk membahas sejumlah persoalan. "Sampai malam ini belum ada Undangan dari Komisi II DPR," katanya. 

Dalam rapat bersama Komisi II, DPR mengagendakan akan membahas sejumlah hal penting terkait kebijakan Mendagri yang menuai reaksi publik.

"Paling tidak soal pengangkatan dan pelantikan Ahok (Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama), soal pengosongan kolom agama, soal pencetakan e-KTP yang dihentikan sementara dua bulan atau berapa bulan. Kemudian info yang menjelaskan bahwa sever ada di luar negeri," kata Riza.

Riza menegaskan bahwa pernyataan dan langkah Mendagri selama ini harus dijelaskan kepada DPR secara tuntas sehingga ke depannya tak ada blunder akibat kebijakan yang dibuat.

"Mendagri (Tjahjo) hari ini adalah seorang menteri, kami menyarankan lebih hati-hati menerima informasi apalagi menyampaikan keluar. Karena apa yang disampaikan seorang menteri apalagi presiden dapat memberikan miskomunikasi dan dapat membuat kegaduhan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com