Kompas.com - 25/11/2014, 12:00 WIB
(Baris atas kiri ke kanan) Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Budaya Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohanan Yambise, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, (baris kedua kiri ke kanan) Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono, (baris ketiga kiri ke kanan) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi dan UKM AA Puspa Yoga, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Bodjonegoro, Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoli, (baris bawah kiri ke kanan) Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnadi, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudi Antara, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANI PERMANA(Baris atas kiri ke kanan) Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Budaya Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohanan Yambise, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, (baris kedua kiri ke kanan) Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono, (baris ketiga kiri ke kanan) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi dan UKM AA Puspa Yoga, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Bodjonegoro, Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoli, (baris bawah kiri ke kanan) Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnadi, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudi Antara, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Eko Prasojo

KOMPAS.com - Setelah hiruk pemilihan presiden, kabinet pemerintahan baru akhirnya terbentuk. Disebut Kabinet Kerja, kabinet ini mencerminkan keinginan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secepat-cepatnya bekerja mengatasi berbagai persoalan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada publik.

Tulisan ini tak hendak memberi komentar terhadap menteri yang telah ditunjuk menjadi nakhoda kementerian, tetapi menyoroti persoalan dan tantangan utama yang dihadapi kabinet secara keseluruhan dalam mewujudkan program Nawa Cita.

Sumbatan mesin birokrasi

Sudah diakui baik di tingkat internasional maupun pemerintah lokal bahwa birokrasi memainkan peran sangat vital dalam pembangunan. Kemajuan beberapa negara di Asia--Jepang, Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan--sangat ditentukan kemampuannya merombak total kultur dan struktur birokrasi. Harus dicatat, melakukan perubahan birokrasi bukanlah jalan mudah dan singkat, malah sering menghadapi masalah keberlanjutan.

Persoalan birokrasi di Indonesia sangatlah kompleks, terbentang dari masalah mengubah kultur birokrasi yang tidak berintegritas, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, struktur organisasi yang gemuk dan boros, proses bisnis pemerintahan yang lamban dan tidak efisien, sumber daya manusia yang tak kompeten dan tak profesional, penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme, hingga persoalan pelayanan kepada publik yang tak responsif dan tak akuntabel. Semua ini dapat dibuktikan melalui beberapa indikator global.

Menurut survei Political Economic Risk Consultancy pada 2012, Indeks Efisiensi Pemerintahan di Indonesia adalah 8,37 (dari skor 1 terbaik dan 10 terburuk), Indeks Keefektifan Pemerintahan di Indonesia pada 2013 menurut Forum Ekonomi Dunia adalah 42 (dari skala 1 terburuk hingga 100 terbaik), Indeks Persepsi Korupsi menurut IT pada 2013 adalah 32 (dari skala 1 terburuk dan hingga 100 terbaik), sementara untuk kemudahan berbisnis pada 2014 menurut Bank Dunia berada pada peringkat ke-120.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masalah utama implementasi program pembangunan di Indonesia adalah birokrasi yang tidak memiliki kapabilitas yang meliputi keahlian dan kapasitas, budaya yang masih tidak berbasis meritokrasi, dan kebijakan publik yang tidak berbasis pada pengetahuan dan bukti data. Orientasi penganggaran yang saat ini masih bersifat tahunan telah membelenggu kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk berpikir jangka panjang.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakmampuan birokrasi merumuskan anggaran berbasis kinerja. Sebagian besar perencanaan dan anggaran birokrasi masih beorientasi pada input dan output, bukan pada pencapaian outcome dan impact bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan besarnya APBN/APBD setiap tahun tak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Jalan keluarnya: menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk setiap kementerian, lembaga, pemda sesuai dengan visi presiden dan diturunkan di level unit organisasi hingga ke level individu sebagai basis pengukuran kinerja dan pemberian kompensasi.

Sumbatan pembangunan di birokrasi juga terjadi karena buruknya koordinasi dan penjajaran program dan kegiatan pembangunan antarsektor. Berbagai urusan pemerintahan sering kali terfragmentasi di beberapa kementerian dan lembaga, yang satu dengan lainnya tidak memiliki ketersambungan indikator kinerja dengan sasaran strategis pembangunan yang akan dicapai. Kesulitan ini terletak pada struktur organisasi kementerian atau lembaga yang sangat terfragmentasi, tumpang tindih tugas pokok dan fungsi, buruknya proses bisnis pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan sektoral yang tidak harmonis.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.