Presiden Jokowi Dinilai Abaikan Prinsip "Good Governance"

Kompas.com - 23/11/2014, 09:20 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat tiba untuk menghadiri acara kelulusan anak bungsunya Kaesang Pangarep dari Program International Baccalaureate di Anglo-Chinese School (International) Singapura, Jumat (21/11/2014). AFP PHOTO / MOHD FYROLPresiden Joko Widodo atau Jokowi saat tiba untuk menghadiri acara kelulusan anak bungsunya Kaesang Pangarep dari Program International Baccalaureate di Anglo-Chinese School (International) Singapura, Jumat (21/11/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai banyak program di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak transparan dan akuntabel. Program-program tersebut, kata dia, dijalankan dengan terburu-buru tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada DPR atau pun publik.

"Banyak hal dalam pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada penjelasan dan mengabaikan prinsip good governence," kata Herman saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (23/11/2014).

Herman menjelaskan, hal tersebut pada awalnya dapat terlihat dari penggabungan, pemisahan, dan perubahan nomenklatur kementerian yang sampai sekarang tak pernah dijelaskan secara rinci apa tujuannya.

Peluncuran tiga "kartu sakti" Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga sejahtera, juga mengalami ketidakjelasan serupa. Terakhir, adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang efeknya amat terasa bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Kesannya kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik dan dipastikan juga akan menurunkan daya beli masyarakat," ujar Herman.

"Menurut saya perlu persiapan yang matang untuk menaikan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan kompensasinya," tambah dia.

Padahal, lanjut Wakil Ketua Komis IV ini, jika Jokowi menjelaskan terlebih dahulu mengenai program yang akan dia jalankan, belum tentu DPR akan menolaknya. Jika program itu memang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, dia menjamin Demokrat sebagai partai penyeimbang akan mendukung.

"Kami mendukung seribu persen terhadap program-program pro rakyat, namun mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel, serta tidak menjadi persoalan di kemudian hari, meski itu hak prerogatif presiden," tegasnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Nasional
Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X