Survei: Harga BBM Naik, Masyarakat Kesulitan Penuhi Kebutuhan Hidup

"Bagi publik, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi dan membuat beban hidup mereka bertambah," ujar peneliti LSI, Ade Mulyana, dalam rilis survei Jokowi Pasca-Naiknya BBM di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Survei ini mendapati 74,38 persen responden menyatakan kehidupan sehari-hari mereka semakin sulit dipenuhi setelah harga BBM naik. Adapun 11,51 persen responden mengatakan kenaikan harga BBM tak berdampak signifikan terhadap kehidupan harian mereka.

"Padahal, salah satu harapan besar publik kepada Presiden Jokowi adalah meningkatkan kesejahteraan hidup mereka," kata Ade.

Menurut Ade, para responden yang kecewa dengan kebijakan ini beralasan, kenaikan harga BBM terjadi pada saat manfaat dari program kerja pemerintahan Jokowi belum dirasakan.

Sebanyak 62,41 persen responden menyatakan, belum ada program Jokowi yang sudah dirasakan publik sejak pelantikannya menjadi Presiden. Hanya 26,85 persen responden yang menyatakan sudah ada manfaat kepemimpinan Jokowi.

"Jokowi masih disibukkan dengan berbagai kegiatan, pemilihan menteri, dan kunjungan ke luar negeri. Peluncuran tiga 'kartu sakti' Jokowi pun belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Ade.

Selain itu, kurangnya komunikasi dan sosialisasi pemerintah mengenai alasan beserta manfaat atas kenaikan BBM juga menjadi faktor menurunnya pamor Jokowi. Sebanyak 58,45 persen publik menyatakan tidak bisa menerima alasan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Rasionalitas pemerintah mengenai kondisi mendesak menaikkan harga BBM belum selaras dengan rasionalitas publik pada umumnya," ujar Ade.

Namun, kata Ade, 34,10 persen responden mengaku dapat menerima alasan kenaikan harga BBM dan 7,45 persen menjawab "tidak tahu" untuk pertanyaan dapat menerima kebijakan ini atau tidak.

Lalu, lanjut Ade, 51,63 persen responden tidak yakin program kompensasi atas naiknya harga BBM akan sampai ke masyarakat. Adapun 37,25 persen yakin program kompensasi akan tepat sasaran.

"Publik meragukan kompensasi kenaikan harga BBM akan sampai ke rakyat kecil. Tingginya korupsi dan budaya birokrasi yang buruk menjadi alasannya," kata Ade.

Survei ini dilakukan pada 18-19 November 2014 dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen. Sebanyak 1.200 persen responden dari 33 provinsi dilibatkan dalam survei yang menggunakan metode analisis media dan wawancara mendalam ini.