Bambang menegaskan, PDI-P telah menetapkan akan mendukung seluruh kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Keputusan itu wajib diikuti oleh semua kader, khususnya anggota Fraksi PDI-P yang duduk di parlemen dan menjadi alat perjuangan partai.
"Partai akan menertibkan (kader yang menolak kenaikan harga BBM). Bentuk penertiban ada dua, cara kekeluargaan dan mekanisme organisasi partai," kata Bambang, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Cara kekeluargaan, kata Bambang, dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada kader yang bersikap di luar ketentuan partai. Langkah ini bisa dilakukan oleh kader senior, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, atau langsung dijelaskan oleh Ketua Umum DPP PDI-P.
"Mungkin ada informasi yang keliru, makanya dijelaskan. Cara organisasi partai kita beri surat peringatan, kalau masih ngeyel, bisa dilepaskan jabatan di partai, kemudian sampai yang paling berat pemecatan dan pencabutan kartu anggota," ujarnya.
Menanggapi vokalnya anggota Fraksi PDI-P Effendi SImbolon yang menolak kenaikan harga BBM, Bambang menilai, apa yang dilakukan Effendi karena dia ingin konsisten dengan penolakan pada masa pemerintahan Susilo bambang Yudhoyono.
"Saya kira Pak Effendi tentu ingin konsisten menolak kenaikan (harga) BBM. Tapi dulu yang kita tolak argumentasi pemerintahnya, bukan (harga) BBM-nya yang naik," kata Bambang.
Hingga saat ini, Effendi belum memanggil atau pun meminta penjelasan Effendi atas pilihan sikapnya itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.