Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Perlu Konsultasikan "Kartu Sakti" ke DPR

Kompas.com - 18/11/2014, 19:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Chazali Situmorang mengatakan, pemerintah tak perlu berkonsultasi dengan DPR RI untuk pelaksanaan program "kartu-kartu sakti". Menurut Chazali, anggaran yang dipakai untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sudah ada di APBN 2014, yakni dengan nomenklatur dana anggaran Perlindungan Sosial.

"Nah, pemerintah Jokowi-JK mengubah nama saja, menjadi KIS, KIP dan KKS. Jadi enggak ada masalah jika ada perubahan," ujar Chazali di kantornya, Selasa (18/11/2014) petang.

"Istilah kontrol yang ada di DPR RI itu soal program, bukan kegiatan. Jadi, mau judul kartu itu apa enggak harus minta izin dengan DPR dulu, lucu juga kalau begitu," lanjut dia.

Lagipula, kata Chazali, anggaran nomenklatur Perlindungan Sosial di APBN 2014 memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 166 Tahun 2004 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Meski demikian, Chazali mengatakan, konsultasi dengan DPR RI bisa saja dilakukan.

Konsultasi dengan DPR, kata dia, tidak dapat mengubah program KIS, KIP dan KKS. Komunikasi hanya sebatas memberikan penjelasan terkait program pemerintah.

"Namanya konsultasi, sebenarnya boleh saja. Tapi ya sebatas komunikasi saja," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengkritik peluncuran 'kartu sakti' Jokowi. Menurut Setya, sebelum meluncurkan program, pemerintah seharusnya izin terlebih dulu dengan DPR RI. 

"Kalau bertujuan untuk rakyat pasti kita setuju. Tapi kan ada rambu-rambu yang harus diselesaikan DPR," ujar Setya beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com