JK Anggap Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM, tetapi Mengalihkan Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap pemerintah sebenarnya bukan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, pemerintah hanya mengalihkan subsidi.

“Kita kan penjelasannya bukan menaikkan (harga) BBM, tapi memindahkan subsidi dari konsumtif ke produktif,” kata JK di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Menurut JK, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya sebagai dampak dari pengalihan subsidi. Kebijakan ini, menurut dia, diputuskan pemerintah agar masyarakat memperoleh fasilitas pelayanan yang lebih baik.

“Supaya Anda punya jalan lebih baik, sekolah lebih baik, rumah sakit lebih baik,” sambung Kalla.

Kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang menaikkan harga BBM bersubsidi mendapat kritik dari sejumlah elemen masyarakat. Pemerintah memutuskan harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Menanggapi kebijakan ini, angkutan darat yang berada di bawah Organisasi Angkutan Darat (Organda) akan melakukan aksi mogok. (Baca: Harga BBM Bersubsidi Naik, Organda Mogok Nasional pada Rabu)

Bukan hanya itu, kritik terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini didengungkan warga dunia maya. Sebagian netizen mencibir kenaikan harga BBM bersubsidi yang dianggap menyengsarakan rakyat.

Dalam waktu singkat, topik seputar kenaikan harga tersebut menjadi trending topic di Twitter, termasuk hashtag atau tanda pagar (tagar) #ShameOnYouJokowi dan #salamgigitjari. Kedua kata kunci ini berada di urutan kedua dan ketiga. Urutan teratas adalah #BBMNaik.