Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembali Bersatu, KIH Minta KMP Kurangi Pernyataan Keras

Kompas.com - 17/11/2014, 14:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung meminta agar para politisi kubu Koalisi Merah Putih mengurangi pernyatan keras terhadap kubu Koalisi Indonesia Hebat. Hal itu menyusul penandatanganan perjanjian damai mengakhiri konflik di DPR.

"Kami harap statemen keras KMP dikurangi. Jangan lah ada lagi seperti 'dikasih hati minta jantung' itu," kata Pramono usai penandatanganan perjanjian damai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Pramono mengatakan, baik politisi KIH maupun KMP ke depan harus lebih dewasa dalam memberikan pernyataan. Ia juga mengingatkan bahwa baik KIH maupun KMP sama-sama berjasa dalam terciptanya perdamaian di DPR.

"Tidak perlu melihat siapa yang paling berjasa. Karena untuk meyelesaikan ini tidak gampang," kata dia.

Ia menambahkan, sejak konflik di DPR memanas, KIH banyak mendapatkan tekanan baik dari internal maupun pendukung untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka mendesak agar DPR dapat segera bekerja untuk membantu pemerintah sebagai mitra kerja mereka selama ini.

Forum lobi untuk menyelesaikan konflik DPR selalu digelar tertutup. Namun, di luar forum tersebut, politisi kedua kubu kerap melontarkan pernyataan yang saling menyerang. (baca: Akhirnya, DPR Bersatu)

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa sempat menyebut usulan KIH untuk menghapus hak interpelasi, menyatakan pendapat, dan hak angket di tingkat komisi sudah keterlaluan. (baca: Gerindra: KIH "Ngelunjak", Dikasih Hati Minta Jantung)

Desmond menyinggung permintaan kubu KIH agar kursi pimpinan di alat kelengkapan Dewan (AKD) dibagi secara proporsional. Namun, setelah permintaan itu disetujui, KIH justru minta hal lain.

“Minta satu tambah satu, bahasa lainnya ini ngelunjak. Sebelumnya bicara pemalakan politik dalam konteks bagi-bagi kursi pimpinan. Ini sih dikasih hati minta jantung,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com