Akhirnya, DPR Bersatu

Kompas.com - 17/11/2014, 14:05 WIB
Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akhirnya resmi berdamai, Senin (17/11/2014) siang. Ihsanuddin/KOMPAS.comKoalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akhirnya resmi berdamai, Senin (17/11/2014) siang.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akhirnya resmi berdamai, Senin (17/11/2014) siang. Bersatunya kedua pihak ditandai dengan penandatanganan kesepakatan damai yang berlangsung di Ruang Nusantara IV Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Penandatanganan ini dibagi menjadi dua tahapan. Juru lobi tiap-tiap koalisi, yakni Pramono Anung dan Olly Dondokambey (KIH) serta Hatta Rajasa dan Idrus Marham (KMP) menjadi yang pertama menandatangani kesepakatan.

Penandatanganan kemudian dilanjutkan oleh 10 pimpinan fraksi yang ada.

Ketua DPR Setya Novanto mengaku turut gembira dengan perdamaian ini. Dia berharap, DPR bisa segera menjalankan tugasnya dengan maksimal setelah kedua belah pihak bersatu.

"Tidak ada Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat, yang ada adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar dia.

Sebelum penandatanganan tersebut, mereka berkumpul dalam acara santap siang. Dua koalisi makan dalam satu meja bundar sambil mengobrol ringan dengan diselingi canda dan tawa.

Secara garis besar, untuk mencapai kesepakatan ini, ada dua hal yang akan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Revisi pertama mengenai penambahan wakil ketua komisi di setiap alat kelengkapan Dewan (AKD) untuk mengakomodasi 21 kursi pimpinan AKD yang diminta oleh KIH. Sebanyak 16 kursi di antaranya akan diambil dari penambahan kursi wakil ketua, sementara lima kursi lainnya diambil dari yang sudah disapu bersih oleh KMP.

Revisi kedua terkait dengan aturan mengenai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. Kedua pihak sepakat bahwa hak-hak tersebut cukup melekat pada anggota Dewan, bukan di tingkat komisi.

Konflik di DPR muncul sebelum pemilihan pimpinan AKD. Saat itu, fraksi kubu KIH tidak mau menyerahkan susunan anggotanya untuk ditempatkan di AKD. Kubu KIH ingin agar kursi pimpinan AKD dibagi secara proporsional.

Namun, kubu KMP saat itu menolak. Pemilihan pimpinan AKD tetap berjalan tanpa kehadiran kubu KIH. (Baca: Ini Susunan Pimpinan Komisi yang Dikuasai Koalisi Merah Putih)

Tak terima, kubu KIH membentuk DPR tandingan. KIH sempat memilih pimpinan DPR versi mereka. Dampaknya, tiap-tiap kubu menjalankan agenda masing-masing. Dengan adanya perdamaian ini, DPR tandingan pun otomatis dibubarkan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

Nasional
Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

Nasional
Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X