JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Pangi Sarwi Chaniago menyarankan Presiden Joko Widodo sebaiknya meninjau ulang rencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Presiden harus memikirkan rakyat miskin yang akan terkena dampak kenaikan bahan bakar minyak, apalagi kita sepakat mendirikan negara ini dengan mengedepankan prinsip kemakmuran dan kesejahteraan," kata Pangi di Jakarta, Minggu (16/11/2014), seperti dikutip Antara.
Menurut dia, jika anggaran subisidi BBM sebesar Rp 246,5 triliun dicabut, maka semua barang kebutuhan pokok akan naik dan ini akan membebani rakyat.
"Pemerintah jangan mengambil jalan pintas dengan menarik subsidi bahan bakar minyak karena dampaknya tidak main-main akan membuat masyarakat yang sebelumnya tidak miskin menjadi miskin," kata dia.
Pangi memberikan solusi, yakni pemerintah dapat melakukan penghematan pada sektor lain serta terus meningkatkan pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui sumber-sumber lain seperti menaikan pajak perusahaan asing.
Selain itu, langkah yang dapat diambil adalah mengurangi produksi kendaraan karena ini merupakan penyebab meningkatnya anggaran subsidi BBM.
"Yang lebih penting adalah menuntaskan persoalan mafia bahan bakar minyak dan menekan kebocoran dalam produksi BBM," katanya.
Ia mengatakan, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo menunda niatnya menaikan harga BBM karena ia adalah pemimpin yang lahir dari rakyat sebagaimana jargon yang selama ini diusung saat kampanye.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan diumumkan setelah Jokowi kembali ke Tanah Air dari lawatan ke luar negeri. (Baca: Jusuf Kalla: Begitu Jokowi Pulang, Kenaikan Harga BBM Segera Diumumkan)
Menurut JK, jumlah kenaikan nanti akan dikalkulasi berdasarkan harga minyak dunia yang turun menjadi sekitar 80 dollar AS dan melemahnya rupiah. (Baca: Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!)
Tujuan pemerintah menaikkan harga BBM adalah mengalihkan subsidi ke konsumtif menjadi produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.