Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Presiden Sebaiknya Tinjau Ulang Rencana Penaikan Harga BBM

Kompas.com - 16/11/2014, 13:17 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Pangi Sarwi Chaniago menyarankan Presiden Joko Widodo sebaiknya meninjau ulang rencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Presiden harus memikirkan rakyat miskin yang akan terkena dampak kenaikan bahan bakar minyak, apalagi kita sepakat mendirikan negara ini dengan mengedepankan prinsip kemakmuran dan kesejahteraan," kata Pangi di Jakarta, Minggu (16/11/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, jika anggaran subisidi BBM sebesar Rp 246,5 triliun dicabut, maka semua barang kebutuhan pokok akan naik dan ini akan membebani rakyat.

"Pemerintah jangan mengambil jalan pintas dengan menarik subsidi bahan bakar minyak karena dampaknya tidak main-main akan membuat masyarakat yang sebelumnya tidak miskin menjadi miskin," kata dia.

Pangi memberikan solusi, yakni pemerintah dapat melakukan penghematan pada sektor lain serta terus meningkatkan pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui sumber-sumber lain seperti menaikan pajak perusahaan asing.

Selain itu, langkah yang dapat diambil adalah mengurangi produksi kendaraan karena ini merupakan penyebab meningkatnya anggaran subsidi BBM.

"Yang lebih penting adalah menuntaskan persoalan mafia bahan bakar minyak dan menekan kebocoran dalam produksi BBM," katanya.

Ia mengatakan, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo menunda niatnya menaikan harga BBM karena ia adalah pemimpin yang lahir dari rakyat sebagaimana jargon yang selama ini diusung saat kampanye.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan diumumkan setelah Jokowi kembali ke Tanah Air dari lawatan ke luar negeri. (Baca: Jusuf Kalla: Begitu Jokowi Pulang, Kenaikan Harga BBM Segera Diumumkan)

Menurut JK, jumlah kenaikan nanti akan dikalkulasi berdasarkan harga minyak dunia yang turun menjadi sekitar 80 dollar AS dan melemahnya rupiah. (Baca: Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!)

Tujuan pemerintah menaikkan harga BBM adalah mengalihkan subsidi ke konsumtif menjadi produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com