Wapres Jusuf Kalla: Masalah Eksodus di Nunukan Mengancam Kedaulatan Negara

Kompas.com - 14/11/2014, 16:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa eksodus atau perpindahan warga negara Indonesia di tiga desa perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ke Malaysia mengancam kedaulatan negara. Ia menilai masalah ini harus dibicarakan langsung dengan Malaysia.

JK juga berpendapat, masalah ini bisa dibawa ke ranah hukum jika benar Malaysia mengklaim tiga desa di Nunukan itu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Malaysia.

“Kalau mereka mengklaim, kembali lah ke masalah yang akan dipertahankan, masalah hukum. Kita tentu akan bicarkan baik-baik dengan Malaysia,” kata JK, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Ia juga menegaskan bahwa selama ini batas negara antara Indonesia dengan Malaysia di Nunukan sudah jelas. Batas itu juga dijaga anggota Kepolisian dan TNI.

“Saya selama itu jelas, perbatasannya jelas, orang Indonesia di situ, enggak mungkin lah mereka mengatakan itu,” ujarnya.

Eksodus

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Agus Mulyana membantah bahwa eksodus tiga desa di Nunukan karena Malaysia mengklaim tiga desa itu sebagai wilayahnya. Ketiga desa itu adalah Desa Simantipal, Desa Sinapad dan Desa Sinokod di Kecamatan Lumbis Ogong.

Menurut Agus, eksodus ini terjadi karena memang belum ada batas yang jelas antara wilayah Indonesia dan Malaysia. Wilayah Desa Simantipal dan Desa Sinapad berada dalam kawasan yang ada batas negara di dalamnya. Namun, batas itu belum ditegaskan dan ditetapkan dengan pasti secara bersama-sama oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia.

Selain persoalan batas negara dengan negara lain, Agus menyadari saat ini banyak desa di perbatasan negara khususnya yang berada di kecamatan Lumbis Ogong sulit aksesibilitasnya ke ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten. Hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat desa di kawasan perbatasan negara masih tergolong rendah. Namun, Agus menjabarkan pemerintah sedikit membantu melalui kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan pembangunan infrastruktur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.