Soal Demo di Makassar, JK Bilang Itu "Style" Makassar

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi Kepala Kepolisian Daerah Makassar yang menindak tegas pengunjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berbuat anarkisme. Menurut JK, unjuk rasa boleh dilakukan selama tidak melanggar aturan hukum.

“Unjuk rasa silakan, tapi begitu anarkis, itu harus ditangkap, itu hukum itu,” kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Kendati demikian, JK menilai bahwa sebenarnya unjuk rasa yang dilakukan sekelompok mahasiswa di Makassar itu bukan suatu gelombang protes besar atas kenaikan harga BBM. Berdasarkan laporan yang diterima JK, unjuk rasa yang sempat ricuh itu dilakukan kelompok-kelompok kecil. Ia juga menganggap unjuk rasa di Makassar itu menjadi besar karena diliput oleh media.

“Ada memang kemarin besar di UNM (Universitas Negeri Makassar), tapi diperbesar itu karena media juga. Baru mereka mau demo karena media itu. Begitu ada media, ngamuk, ngamuk, ngamuk. Begitu Anda pergi, berhenti lagi. Begitu style Makassar itu,” ujarnya.

JK yang dibesarkan di Makassar ini menilai sudah menjadi ciri khas warga Makassar jika melakukan aksi unjuk rasa seperti itu. Di Makassar, kata dia, pergerakan mahasiswa begitu dinamis sehingga unjuk rasa sering terjadi.

Terkait aksi unjuk rasa yang melibatkan unsur mahasiswa ini, JK sudah bertemu dengan forum rektor universitas-universitas Makassar. Sejumlah rektor menemui JK di Kantor Wakil Presiden, Kamis (13/11/2014) kemarin. Menurut JK, para rektor itu melaporkan kepadanya bahwa elemen mahasiswa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa itu hanya sedikit.

Seusai bertemu dengan JK, Kamis, Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Palubuhu menyampaikan bahwa para rektor telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan gubernur terkait demo mahasiswa yang terjadi di Makassar hari ini. Ia juga meminta kepolisian untuk menindak mahasiswa jika melakukan aksi anarkisme.

Menurut Dwia, sejauh ini aparat kepolisian masih bisa mengendalikan massa. Adapun Dwia menemui JK mewakili Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas 45, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Islam Negara Alauddin, dan Universitas Muhammadiyah. Kepada JK, Dwia menyampaikan bahwa aksi mahasiswa di Makassar masih terkendali.

Dwia juga menyampaikan bahwa massa pengunjuk rasa di Makassar tidak sepenuhnya mahasiswa. Saat berunjuk rasa, kata dia, para mahasiswa tidak mengatasnamakan lembaga kampus, tetapi lembaga eksternal yang mereka wakili.

Selain itu, kata Dwia, laporan terakhir dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa pengunjuk rasa yang diamankan dalam demo di Makassar hari ini bukan mahasiswa. Selanjutnya, untuk mencegah gelombang unjuk rasa di kalangan mahasiswa di Makassar meluas, Dwia mengatakan bahwa para rektor akan menyampaikan arahan kepada para mahasiswa bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan yang bertujuan menjadikan sektor pendidikan lebih baik.