Pengamat: Jika JK Tak Intervensi Munas, Aburizal Akan Pimpin Golkar Lagi

Kompas.com - 13/11/2014, 15:32 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Wakil Presiden, Jumat (24/10/2014). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Wakil Presiden, Jumat (24/10/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap akan sangat menentukan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar dalam menentukan ketua umum. JK yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar dinilai masih memiliki kekuatan di internal partai berlambang pohon beringin itu.

Jika JK tak melakukan intervensi, Aburizal Bakrie diyakini akan kembali menduduki pucuk pimpinan Golkar dalam periode selanjutnya.

Demikian disampaikan peneliti Poltracking Institute, Agung Baskoro, di Jakarta, Kamis (13/11/2014).

"JK punya kekuatan dan dukungan internal. Bila JK tidak ikut terlibat atau intervensi, saya khawatir incumbent akan memimpin lagi," kata Agung.

Dia memetakan, saat ini setidaknya ada tiga faksi menjelang perhelatan Munas Golkar. Ketiga faksi itu, yakni faksi yang dipimpin Aburizal Bakrie sebagai calon petahana, faksi Agung Laksono yang disokong Jusuf Kalla, dan faksi kader muda Golkar yang juga didukung JK.

Kubu Agung Laksono dan kader muda Golkar, sebut Agung, diperkirakan akan bersatu melawan kekuatan yang digalang Aburizal. Apabila kedua kubu itu bergabung, masih ada kemungkinan menyaingi kekuatan Aburizal. (baca: Jusuf Kalla: Golkar, Jangan Kembali ke Orde Baru 'dong'!)

Di sisi lain, kata dia, pelaksanaan Munas Golkar ini juga sekaligus menentukan arah koalisi partai itu apakah akan tetap di Koalisi Merah Putih atau pindah ke Koalisi Indonesia Hebat mendukung pemerintahan Joko Widodo-JK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintahan Jokowi-JK masih butuh dukungan solid bagi kubu koalisi seberang. PPP masih sangat labil, sehingga kepastian dari Golkar dengan 91 kursi, bisa mempercepat stabilitas seperti yang terjadi pada periode 2009-2014," pungkasnya.

Aburizal mengklaim bahwa banyak orang yang mendukungnya untuk kembali menduduki jabatan tersebut pada periode 2015-2020. Namun, ia belum memutuskan apakah akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Sejumlah Politisi Senior Partai Golkar menyebut Aburizal berencana mengubah syarat calon ketua umum harus didukung 30 persen Ketua DPD I Partai Golkar. Padahal, dalam AD/ART, semua politisi Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum dengan syarat minimal lima tahun menjadi kader Golkar, berprestasi, tidak memiliki cela, dan didukung oleh 30 persen pimpinan DPD tingkat I/II serta pimpinan ormas pendiri.

Perubahan itu diyakini akan menguntungkan Aburizal jika dia maju kembali sebagai calon ketua umum. (baca: Kubu Aburizal Bantah Ada Skenario Ubah Syarat Jadi Calon Ketum Golkar)



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.