Kompas.com - 13/11/2014, 15:32 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Wakil Presiden, Jumat (24/10/2014). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Wakil Presiden, Jumat (24/10/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap akan sangat menentukan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar dalam menentukan ketua umum. JK yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar dinilai masih memiliki kekuatan di internal partai berlambang pohon beringin itu.

Jika JK tak melakukan intervensi, Aburizal Bakrie diyakini akan kembali menduduki pucuk pimpinan Golkar dalam periode selanjutnya.

Demikian disampaikan peneliti Poltracking Institute, Agung Baskoro, di Jakarta, Kamis (13/11/2014).

"JK punya kekuatan dan dukungan internal. Bila JK tidak ikut terlibat atau intervensi, saya khawatir incumbent akan memimpin lagi," kata Agung.

Dia memetakan, saat ini setidaknya ada tiga faksi menjelang perhelatan Munas Golkar. Ketiga faksi itu, yakni faksi yang dipimpin Aburizal Bakrie sebagai calon petahana, faksi Agung Laksono yang disokong Jusuf Kalla, dan faksi kader muda Golkar yang juga didukung JK.

Kubu Agung Laksono dan kader muda Golkar, sebut Agung, diperkirakan akan bersatu melawan kekuatan yang digalang Aburizal. Apabila kedua kubu itu bergabung, masih ada kemungkinan menyaingi kekuatan Aburizal. (baca: Jusuf Kalla: Golkar, Jangan Kembali ke Orde Baru 'dong'!)

Di sisi lain, kata dia, pelaksanaan Munas Golkar ini juga sekaligus menentukan arah koalisi partai itu apakah akan tetap di Koalisi Merah Putih atau pindah ke Koalisi Indonesia Hebat mendukung pemerintahan Joko Widodo-JK.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintahan Jokowi-JK masih butuh dukungan solid bagi kubu koalisi seberang. PPP masih sangat labil, sehingga kepastian dari Golkar dengan 91 kursi, bisa mempercepat stabilitas seperti yang terjadi pada periode 2009-2014," pungkasnya.

Aburizal mengklaim bahwa banyak orang yang mendukungnya untuk kembali menduduki jabatan tersebut pada periode 2015-2020. Namun, ia belum memutuskan apakah akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Sejumlah Politisi Senior Partai Golkar menyebut Aburizal berencana mengubah syarat calon ketua umum harus didukung 30 persen Ketua DPD I Partai Golkar. Padahal, dalam AD/ART, semua politisi Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum dengan syarat minimal lima tahun menjadi kader Golkar, berprestasi, tidak memiliki cela, dan didukung oleh 30 persen pimpinan DPD tingkat I/II serta pimpinan ormas pendiri.

Perubahan itu diyakini akan menguntungkan Aburizal jika dia maju kembali sebagai calon ketua umum. (baca: Kubu Aburizal Bantah Ada Skenario Ubah Syarat Jadi Calon Ketum Golkar)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X