Kompas.com - 13/11/2014, 15:32 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Wakil Presiden, Jumat (24/10/2014). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Wakil Presiden, Jumat (24/10/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap akan sangat menentukan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar dalam menentukan ketua umum. JK yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar dinilai masih memiliki kekuatan di internal partai berlambang pohon beringin itu.

Jika JK tak melakukan intervensi, Aburizal Bakrie diyakini akan kembali menduduki pucuk pimpinan Golkar dalam periode selanjutnya.

Demikian disampaikan peneliti Poltracking Institute, Agung Baskoro, di Jakarta, Kamis (13/11/2014).

"JK punya kekuatan dan dukungan internal. Bila JK tidak ikut terlibat atau intervensi, saya khawatir incumbent akan memimpin lagi," kata Agung.

Dia memetakan, saat ini setidaknya ada tiga faksi menjelang perhelatan Munas Golkar. Ketiga faksi itu, yakni faksi yang dipimpin Aburizal Bakrie sebagai calon petahana, faksi Agung Laksono yang disokong Jusuf Kalla, dan faksi kader muda Golkar yang juga didukung JK.

Kubu Agung Laksono dan kader muda Golkar, sebut Agung, diperkirakan akan bersatu melawan kekuatan yang digalang Aburizal. Apabila kedua kubu itu bergabung, masih ada kemungkinan menyaingi kekuatan Aburizal. (baca: Jusuf Kalla: Golkar, Jangan Kembali ke Orde Baru 'dong'!)

Di sisi lain, kata dia, pelaksanaan Munas Golkar ini juga sekaligus menentukan arah koalisi partai itu apakah akan tetap di Koalisi Merah Putih atau pindah ke Koalisi Indonesia Hebat mendukung pemerintahan Joko Widodo-JK.

"Pemerintahan Jokowi-JK masih butuh dukungan solid bagi kubu koalisi seberang. PPP masih sangat labil, sehingga kepastian dari Golkar dengan 91 kursi, bisa mempercepat stabilitas seperti yang terjadi pada periode 2009-2014," pungkasnya.

Aburizal mengklaim bahwa banyak orang yang mendukungnya untuk kembali menduduki jabatan tersebut pada periode 2015-2020. Namun, ia belum memutuskan apakah akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Sejumlah Politisi Senior Partai Golkar menyebut Aburizal berencana mengubah syarat calon ketua umum harus didukung 30 persen Ketua DPD I Partai Golkar. Padahal, dalam AD/ART, semua politisi Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum dengan syarat minimal lima tahun menjadi kader Golkar, berprestasi, tidak memiliki cela, dan didukung oleh 30 persen pimpinan DPD tingkat I/II serta pimpinan ormas pendiri.

Perubahan itu diyakini akan menguntungkan Aburizal jika dia maju kembali sebagai calon ketua umum. (baca: Kubu Aburizal Bantah Ada Skenario Ubah Syarat Jadi Calon Ketum Golkar)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Nasional
UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X