Pengamat: Jika JK Tak Intervensi Munas, Aburizal Akan Pimpin Golkar Lagi

Kompas.com - 13/11/2014, 15:32 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Wakil Presiden, Jumat (24/10/2014). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Wakil Presiden, Jumat (24/10/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap akan sangat menentukan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar dalam menentukan ketua umum. JK yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar dinilai masih memiliki kekuatan di internal partai berlambang pohon beringin itu.

Jika JK tak melakukan intervensi, Aburizal Bakrie diyakini akan kembali menduduki pucuk pimpinan Golkar dalam periode selanjutnya.

Demikian disampaikan peneliti Poltracking Institute, Agung Baskoro, di Jakarta, Kamis (13/11/2014).

"JK punya kekuatan dan dukungan internal. Bila JK tidak ikut terlibat atau intervensi, saya khawatir incumbent akan memimpin lagi," kata Agung.


Dia memetakan, saat ini setidaknya ada tiga faksi menjelang perhelatan Munas Golkar. Ketiga faksi itu, yakni faksi yang dipimpin Aburizal Bakrie sebagai calon petahana, faksi Agung Laksono yang disokong Jusuf Kalla, dan faksi kader muda Golkar yang juga didukung JK.

Kubu Agung Laksono dan kader muda Golkar, sebut Agung, diperkirakan akan bersatu melawan kekuatan yang digalang Aburizal. Apabila kedua kubu itu bergabung, masih ada kemungkinan menyaingi kekuatan Aburizal. (baca: Jusuf Kalla: Golkar, Jangan Kembali ke Orde Baru 'dong'!)

Di sisi lain, kata dia, pelaksanaan Munas Golkar ini juga sekaligus menentukan arah koalisi partai itu apakah akan tetap di Koalisi Merah Putih atau pindah ke Koalisi Indonesia Hebat mendukung pemerintahan Joko Widodo-JK.

"Pemerintahan Jokowi-JK masih butuh dukungan solid bagi kubu koalisi seberang. PPP masih sangat labil, sehingga kepastian dari Golkar dengan 91 kursi, bisa mempercepat stabilitas seperti yang terjadi pada periode 2009-2014," pungkasnya.

Aburizal mengklaim bahwa banyak orang yang mendukungnya untuk kembali menduduki jabatan tersebut pada periode 2015-2020. Namun, ia belum memutuskan apakah akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Sejumlah Politisi Senior Partai Golkar menyebut Aburizal berencana mengubah syarat calon ketua umum harus didukung 30 persen Ketua DPD I Partai Golkar. Padahal, dalam AD/ART, semua politisi Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum dengan syarat minimal lima tahun menjadi kader Golkar, berprestasi, tidak memiliki cela, dan didukung oleh 30 persen pimpinan DPD tingkat I/II serta pimpinan ormas pendiri.

Perubahan itu diyakini akan menguntungkan Aburizal jika dia maju kembali sebagai calon ketua umum. (baca: Kubu Aburizal Bantah Ada Skenario Ubah Syarat Jadi Calon Ketum Golkar)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X