Surya Paloh Minta Politisi Nasdem Berani Dukung Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 11/11/2014, 14:42 WIB
Joko Widodo (kiri), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah), dan Tjahjo Kumolo berbincang sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Kantor DPP NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAJoko Widodo (kiri), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah), dan Tjahjo Kumolo berbincang sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Kantor DPP NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014).
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan dukungannya atas rencana pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meskipun kebijakan itu tidak populer, kata Paloh, pihaknya harus mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi demi kemaslahatan umat.

"Pada akhirnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," kata Paloh di sela-sela acara peringatan hari ulang tahun Partai Nasdem di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Paloh mengatakan, ketika semua elite partai politik mabuk pencitraan, politisi Nasdem harus berani mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi meskipun kebijakan tersebut akan menuai kritikan pedas.

Paloh menekankan, Jokowi-Jusuf Kalla pasti memiliki perhitungan dan pertimbangan tertentu untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kalau memang subsidinya bisa diturunkan, akan lebih baik. Mereka pasti punya kalkulasi dan pertimbangan," ujar Paloh.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM sebelum Januari 2015. Jokowi dalam berbagai kesempatan menyebut subsisi untuk BBM terlalu besar dan membebankan anggaran negara. (Baca: Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!)

Untuk mengantisipasi terlampauinya kuota BBM bersubsidi tahun ini, pemerintah mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia agar menerbitkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi ke masyarakat.

Beberapa imbauan berupa pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk sepeda motor paling banyak Rp 20.000, mobil pribadi Rp 100.000, dan angkutan umum Rp 150.000.

Pertamina memprediksi kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter akan habis sebelum 31 Desember 2014. Diperkirakan, premium akan habis pada 20 Desember, solar pada 23 Desember, dan minyak tanah pada pekan pertama Desember. Ada penurunan kuota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter lewat APBN Perubahan pada Juni 2014.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Nasional
Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Nasional
Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Nasional
BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

Nasional
11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

Nasional
UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X