Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diharapkan Pilih Kepala BIN dari Sipil

Kompas.com - 06/11/2014, 20:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memilih calon Kepala Badan Intelijen Negara yang baru berasal dari kalangan sipil. Hal itu perlu dilakukan Jokowi apabila ia ingin mewujudkan revolusi mental di instansi intelijen tersebut.  

Menurut Direktur Institut Proklamasi, Arif Rahman, beberapa waktu terakhir banyak kasus kekerasan yang melibatkan oknum militer. Sayangnya, penanganan hukum atas kasus itu tak jarang yang menguap. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa arogansi militer masih cukup tinggi.

“Banyak kasus-kasus yang sampai sekarang masih belum jelas penangannya. Di sejumlah daerah juga banyak terjadi konflik bersenjata yang justru diaktori oleh para prajurit militer dan polisi. Arogansi aparat bersenjata terhadap kalangan sipil harus dieliminir,” kata Arif dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (6/11/2014). 

Arif menyesalkan langkah Jokowi yang telah memilih Ryamizard Ryacudu untuk menduduki posisi Menteri Pertahanan. Menurut dia, ada kesan ingin memberikan hak istimewa kepada militer seperti halnya era Orde Baru beberapa waktu lalu.

Arif pun meminta, agar dalam pemilihan kepala BIN yang baru Jokowi tidak lagi menunjuk kalangan militer seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Selain untuk mengurangi kesan pengistimewaan militer juga untuk menegakkan supremasi sipil dan mengurangi sekat antara milter, polisi dan kalangan masyarakat sipil.  

“Jika kepala BIN dari kalangan militer, upaya revolusi mental di tubuh militer sulit diwujudkan. Jangan sampai Presiden Jokowi mengkhianati amanat reformasi karena tidak berani melawan dominasi militer,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com