Jokowi Diharapkan Pilih Kepala BIN dari Sipil

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memilih calon Kepala Badan Intelijen Negara yang baru berasal dari kalangan sipil. Hal itu perlu dilakukan Jokowi apabila ia ingin mewujudkan revolusi mental di instansi intelijen tersebut.  

Menurut Direktur Institut Proklamasi, Arif Rahman, beberapa waktu terakhir banyak kasus kekerasan yang melibatkan oknum militer. Sayangnya, penanganan hukum atas kasus itu tak jarang yang menguap. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa arogansi militer masih cukup tinggi.

“Banyak kasus-kasus yang sampai sekarang masih belum jelas penangannya. Di sejumlah daerah juga banyak terjadi konflik bersenjata yang justru diaktori oleh para prajurit militer dan polisi. Arogansi aparat bersenjata terhadap kalangan sipil harus dieliminir,” kata Arif dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (6/11/2014). 

Arif menyesalkan langkah Jokowi yang telah memilih Ryamizard Ryacudu untuk menduduki posisi Menteri Pertahanan. Menurut dia, ada kesan ingin memberikan hak istimewa kepada militer seperti halnya era Orde Baru beberapa waktu lalu.

Arif pun meminta, agar dalam pemilihan kepala BIN yang baru Jokowi tidak lagi menunjuk kalangan militer seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Selain untuk mengurangi kesan pengistimewaan militer juga untuk menegakkan supremasi sipil dan mengurangi sekat antara milter, polisi dan kalangan masyarakat sipil.  

“Jika kepala BIN dari kalangan militer, upaya revolusi mental di tubuh militer sulit diwujudkan. Jangan sampai Presiden Jokowi mengkhianati amanat reformasi karena tidak berani melawan dominasi militer,” katanya.