Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Efek Terburuk dari Subsidi BBM adalah Penyelundupan

Kompas.com - 04/11/2014, 19:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, efek terburuk dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) adalah penyelundupan. Ia mencontohkan subsidi solar untuk para nelayan. Menurut dia, subsidi solar tidak berhasil meningkatkan produksi ikan karena para nelayan cenderung lebih berminat menjual solar murah yang diperoleh mereka.

"Artinya ialah banyak nelayan yang lebih untung menjual solar subdisi ke industri dari pada pakai solar itu untuk menangkap ikan. Banyak nelayan membeli solar kemudian dijual," kata JK, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014-2019 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Acara ini diikuti para gubernur, kepala kepolisian daerah, dan kepala Badan Intelijen Daerah di seluruh Indonesia. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumpolo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Sutarman, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdiatno.

JK lalu mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Ia kembali menekankan pentingnya menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut JK, kenaikan harga BBM bersubsidi pada intinya mengalihkan subsidi konsumtif ke arah yang lebih produktif.

"Bagaimana mengurangi subsidi yang besar itu Rp 1 triliun per hari, seminggu saja," ujar JK.

Selain itu, JK juga mengingatkan kepada para gubernur mengenai pentingnya membatasi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dan mengurangi pembangunan kantor lembaga pemerintahan. Menurut dia, jumlah PNS yang ada sedianya disesuaikan dengan luas daerah dan jumlah penduduk suatu wilayah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com