Kompas.com - 03/11/2014, 17:45 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2012). TRIBUNNEWS/DANY PERMANAAnggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2012).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota DPR asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Okky Asokawati, mengkritik Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin (3/11/2014). Ia mengungkapkan, ada sejumlah poin yang menjadi dasar kritiknya. 

Okky menyebut, alasan itu antara lain soal penggunaan KIS yang tak mengenal tempat alias bisa digunakan di mana saja. Hal itu berbeda dengan BPJS Kesehatan yang baru bisa digunakan di mana saja—hanya jika dalam keadaan darurat—karena program lama itu mengatur kuota pasien.

"Penerapan KIS berpotensi menimbulkan masalah di lapangan. Jika KIS dilakukan tanpa batas, bagaimana dengan sistem kuota yang berlaku di BPJS Kesehatan? Bagaimana pula dengan pembayaran dokter?" ujar Okky melalui siaran persnya, Senin (3/11/2014).

"Ini tentu berpotensi merepotkan pelaksanaan yang ada di lapangan. Padahal, pelaksanaan BPJS Kesehatan saja saat ini belum berjalan sempurna," lanjut dia.

Okky melanjutkan, merujuk pada keterangan pemerintah, disebutkan bahwa KIS pada dasarnya sama saja dengan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, BPJS PBI, yang bersumber pada APBN, saat ini baru menampung 86,4 juta jiwa.

"Persoalan kedua, jika KIS sama dengan BPJS BPI, otomatis jumlah orang yang dijaring kian banyak. Pertanyaannya, dari mana anggaran program itu?" lanjut Okky.

Pada dasarnya, Okky mengapresiasi secara positif terhadap rencana pemerintah atas program yang disebut menjadi salah satu jaring pengaman sosial atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut.

Menurut Okky, jika diterapkan dengan benar, maka program itu mampu meningkatkan daya produksi masyarakat. Namun, melihat sejumlah kelemahan KIS, Okky menyarankan agar program ini disosialisasikan terlebih dahulu ke pusat pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Hal itu perlu dilakukan agar tidak muncul dualisme dalam sistem pelayanan kesehatan warga Indonesia.

Okky juga menyarankan agar pemerintah mengubah nomenklatur dari BPJS menjadi KIS. Menurut Okky, kebijakan itu akan jauh lebih rasional dan meminimalkan potensi masalah daripada menciptakan sistem baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.