Okky Asokawati Kritik Kartu Indonesia Sehat Jokowi

Kompas.com - 03/11/2014, 17:45 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2012). TRIBUNNEWS/DANY PERMANAAnggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2012).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota DPR asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Okky Asokawati, mengkritik Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin (3/11/2014). Ia mengungkapkan, ada sejumlah poin yang menjadi dasar kritiknya. 

Okky menyebut, alasan itu antara lain soal penggunaan KIS yang tak mengenal tempat alias bisa digunakan di mana saja. Hal itu berbeda dengan BPJS Kesehatan yang baru bisa digunakan di mana saja—hanya jika dalam keadaan darurat—karena program lama itu mengatur kuota pasien.

"Penerapan KIS berpotensi menimbulkan masalah di lapangan. Jika KIS dilakukan tanpa batas, bagaimana dengan sistem kuota yang berlaku di BPJS Kesehatan? Bagaimana pula dengan pembayaran dokter?" ujar Okky melalui siaran persnya, Senin (3/11/2014).

"Ini tentu berpotensi merepotkan pelaksanaan yang ada di lapangan. Padahal, pelaksanaan BPJS Kesehatan saja saat ini belum berjalan sempurna," lanjut dia.

Okky melanjutkan, merujuk pada keterangan pemerintah, disebutkan bahwa KIS pada dasarnya sama saja dengan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, BPJS PBI, yang bersumber pada APBN, saat ini baru menampung 86,4 juta jiwa.

"Persoalan kedua, jika KIS sama dengan BPJS BPI, otomatis jumlah orang yang dijaring kian banyak. Pertanyaannya, dari mana anggaran program itu?" lanjut Okky.

Pada dasarnya, Okky mengapresiasi secara positif terhadap rencana pemerintah atas program yang disebut menjadi salah satu jaring pengaman sosial atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut.

Menurut Okky, jika diterapkan dengan benar, maka program itu mampu meningkatkan daya produksi masyarakat. Namun, melihat sejumlah kelemahan KIS, Okky menyarankan agar program ini disosialisasikan terlebih dahulu ke pusat pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Hal itu perlu dilakukan agar tidak muncul dualisme dalam sistem pelayanan kesehatan warga Indonesia.

Okky juga menyarankan agar pemerintah mengubah nomenklatur dari BPJS menjadi KIS. Menurut Okky, kebijakan itu akan jauh lebih rasional dan meminimalkan potensi masalah daripada menciptakan sistem baru.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X