Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seperti Apa Jaksa Agung Ideal Menurut JK?

Kompas.com - 03/11/2014, 17:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan siapa sosok yang akan dipilihnya sebagai jaksa agung pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, JK meminta semua pihak sabar menunggu keputusan Presiden Jokowi.

"Belum, tunggu saja," kata JK, menjawab pertanyaan wartawan mengenai calon jaksa agung, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Terkait kriteria seperti apa yang ideal, JK mengatakan, jaksa agung yang baru harus mampu menegakkan hukum secara adil di Indonesia. 

"Jaksa agung itu kan menyidik dan menuntut orang, dan menegakkan hukum. Siapa yang bisa menjalankan itu dengan baik di seluruh Indonesia, itulah jaksa agung yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan masukan dari masyarakat mengenai sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon jaksa agung. Menurut Tedjo, Jokowi tidak ingin terburu-buru dalam menentukan jaksa agung pengganti Basrief Arief yang akan memasuki masa pensiun.

Tedjo mengatakan, Jokowi tidak mau terburu-buru dalam memilih jaksa agung agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat ketika jaksa agung baru diumumkan. 

"Karena ada pertimbangan dari masyarakat, beliau sendiri, menteri dari kabinet, kasih masukan sehingga beliau bisa ambil dari segala aspek sehingga beliau tidak ingin terburu-buru, ingin yang terbaik," tutur dia.

Tedjo membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyodorkan nama Prasetyo kepada Jokowi. Tetapi, Tedjo memastikan bahwa pemilihan jaksa agung menjadi hak prerogatif presiden. Presiden Jokowi, menurut Tedjo, mempertimbangkan beberapa faktor dalam menyeleksi jaksa agung, antara lain, strategi penegakan hukumnya, kecerdasan dalam melaksanakan penegakan hukum, ketegasan, serta independensi.

Tedjo juga menyampaikan bahwa kandidat calon jaksa agung sudah mengerucut. Ada tiga hingga empat nama yang dipertimbangkan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com