Cara Puan Mendefinisikan Tugas Baru sebagai Menko PMK

JAKARTA, KOMPAS.com -  Sosok seorang Puan Maharani sudah tak asing didengar. Dia merupakan politisi wanita yang memiliki posisi penting di PDI Perjuangan. Kini ia menapaki kariernya sebagai eksekutif, memimpin kementerian strategis yang membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ya, pada 27 Oktober 2014 lalu, Presiden Jokowi melantuk Puan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Kementerian ini merupakan salah satu kementerian yang baru di kabinet Jokowi dan membawahi beberapa kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lalu, bagaimana Puan mendefinisikan kementerian ini? Apa saja tugasnya?

Tim Kompas.com bersama KompasTV, dan Tribunnews berkesempatan mewawancarai Puan di sela-sela kesibukannya di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/10/2014). Dalam kesempatan tersebut, putri dari pasangan Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri ini banyak menyampaikan gagasan dan misi yang akan digulirkan oleh Kemenko PMK.

Bagi Puan, sebagai seorang Menko PMK, dirinya akan fokus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Salah satu upayanya adalah dengan menggulirkan program Kartu Keluarga Produktif yang di dalamnya mencakup Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Bagaimana kita bisa bersaing? Utamanya adalah kesehatan dan pendidikan. Kalau kita sudah sehat, kita bisa mengejar pendidikan, bisa bekerja, bisa jadi manusia unggul, dan bisa sejahtera," kata Puan.

Secara singkat, ketiga kartu itu adalah bagian dari program unggulan pemerintahan Presiden Jokowi. KIS dan KKS akan diluncurkan pada November 2014, sementara KIP baru mulai diluncurkan di tahun ajaran baru 2015.

Puan mengklaim KIS sebagai penyempurnaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digulirkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika JKN hanya untuk pengobatan, maka KIS memiliki kelebihan karena dapat digunakan untuk pencegahan dan pengobatan. "Kami ingin ada suatu kelebihan, kami ingin memberikan yang lebih baik," ujar Puan.

Saat ini, kata Puan, dirinya terus mematangkan data dibantu dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait. Sumber dana untuk pelaksanaan KIS dan KKS di tahun 2014 menggunakan dana Bantuan Sosial yang ada di Kemensos.

"Semua kementerian terkait akan melepaskan ego sektoral. Saya dorong bagaimana menyukseskan program pendidikan dan kesehatan secepat mungkin untuk membangun manusia yang berkebudayaan," ucapnya.

Untuk bidang kebudayaan, Puan akan mencoba masuk dari hal mikro. Ia menganggap, kebijakan mengenai pembangunan kebudayaan harus dimulai dari keluarga dan jenjang pendidikan paling dasar.

Mantan Ketua Fraksi PDI-P di DPR ini menyebutkan, keluarga adalah tempat di mana semua manusia memulai pendidikannya. Dari keluarga juga semua manusia mengenal cara menghormati sesama, toleran, dan bergotong royong.

"Ini sesuai dengan revolusi mental Pak Jokowi. Menciptakan manusia unggul yang berdaya saing, berkebudayaan, dan tidak lupa akar dari mana dia berasal," ujarnya.

Setelah itu, lanjut Puan, ia akan mendorong Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewajibkan lagi kurikulum Pendidikan Pancasila dari SD sampai SMA/SMK. Selain itu, ia juga menginginkan diatur semua sekolah untuk wajib menggelar upacara bendera minimal satu kali dalam sepekan.

"Saya paham banyak kendalanya. Saya juga belum tahu apakah bisa instan atau tidak. Tapi harus kita lakukan dari sekarang, kalau tidak, kapan lagi?" kata Puan.