Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sejak Awal, Koalisi Merah Putih Memang Cuma Basa-basi..."

Kompas.com - 30/10/2014, 01:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan yang ditawarkan Koalisi Merah Putih kepada Koalisi Indonesia Hebat pada beberapa waktu dinilai hanya basa-basi. Jika memang KMP ingin membagi kekuasaan, KIH seharusnya memperoleh kursi secara proporsional.

“Kemarin kan ada 47 kursi, tapi cuma enam yang dibagi. Itu namanya basa-basi,” kata pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, kepada Kompas.com, Rabu (29/10/2014).

Hamdi mengatakan, sebagai koalisi pemenang Pemilu Presiden 2014, kondisi yang dialami KIH di parlemen cukup memprihatinkan. KIH diprediksi akan menghadapi jalan terjal ketika berupaya mengesahkan sejumlah program pemerintah.

Sejumlah upaya yang dilakukan KIH untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR, beberapa waktu lalu, dinilai tak terlalu baik. KIH seharusnya sejak awal sudah mengetahui bahwa dengan adanya UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka kesempatan mereka untuk mendapatkan kursi tersebut kandas. "KIH harus sadar kalau KMP ngotot pakai MD3, mereka akan kalah voting,” kata Hamdi.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengaku meminta alokasi 16 dari 47 kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan kepada KMP. Namun, KMP hanya bersedia memberikan enam kursi untuk dibagi kepada seluruh fraksi KIH.

Lantaran permintaan tak dipenuhi, KIH akhirnya tidak bersedia menyerahkan komposisi nama-nama anggota fraksi mereka untuk menjadi pimpinan alat kelengkapan Dewan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com