Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS Pimpin Komisi I DPR

Kompas.com - 29/10/2014, 14:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq kembali terpilih menjadi Ketua Komisi I DPR RI. Hal itu diputuskan dalam sidang yang digelar di ruang rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Rabu (29/10/2014) siang.

Dalam pembacaan keputusan oleh pimpinan sidang sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, Mahfud akan didampingi oleh tiga wakil ketua, yakni Tantowi Yahya (Golkar), Asril Hamzah Tanjung (Gerindra), dan Hanafi Rais (PAN).

"Mengingat pemilihan hanya terdapat satu paket, maka dalam ketentuan Pasal 57 ayat 13 (Tata Tertib DPR), pimpinan rapat langsung menetapkan pimpinan komisi," ujar Fadli.

Hanya lima fraksi yang hadir dan memberikan usulan pimpinan komisi, yakni Golkar, PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat. Adapun PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB tidak hadir karena masih bersikeras bahwa pemilihan pimpinan komisi mesti melalui proses musyawarah dan mufakat.

Pada periode 2009-2014, Mahfudz juag menjadi Ketua Komisi I DPR. Setelah pimpinan diputuskan, Komisi I langsung menggelar rapat pertama. Masing-masing anggota komisi dipersilakan memperkenalkan diri satu per satu, mulai dari menyebut daerah pemilihan hingga latar belakang karier politik.

Dengan diputuskannya pimpinan komisi I ini, berarti sudah ada enam komisi DPR yang ditetapkan DPR, yaitu Komisi II, Komisi IV, Komisi IX, Komisi X dan Komisi VIII.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com