Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagi Menko Kemaritiman, Tak Perlu Kantor Besar asal Ada Internet...

Kompas.com - 28/10/2014, 09:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo bergegas menuju mobil hitam Honda Civic berpelat nomor B 1132 RFY seusai melakukan wawancara dengan sejumlah media.

Indroyono mengambil tempat duduk di samping sopir. Di bangku belakang sudah ada dua stafnya. Keringatnya pun bercucuran. Di tangannya, Indroyono masih memegang kertas-kertas.

"Mau ke (gedung) BPPT ini, lantai 3. Mau jumpa pers," ucap Indroyono seusai sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/10/2014) sore.

Kementerian Koordinator Kemaritiman adalah kementerian baru yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kementerian ini dibentuk untuk mengawal visi pemerintahan saat ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.

Di bawah kementerian ini, ada Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Di awal tugasnya, Indroyono dihadapkan kerepotan mengurus kantor baru hingga birokrasi baru.

Indroyono belum memiliki ajudan seperti menteri lainnya. Bahkan, pegawai dan fasilitas kerja pun belum ada.

Jika para menteri lain menumpang mobil mewah Toyota Crown Royal Saloon selama beraktivitas, Indroyono hanya kebagian "jatah" Honda Civic yang biasa dipakai pejabat eselon II.

"Kami mendapatkan arahan untuk segera punya kantor, jadi kami akan berkoordinasi dengan Mensesneg soal kantor, koordinasi dengan kementerian keuangan terkait dengan anggaran operasional sampai Desember ini karena belum masuk APBN kan, dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB untuk menyusun organisasi," ucap Indroyono. 

Indroyono mengaku dilarang oleh Jokowi untuk membangun kantor baru atau merekrut pegawai baru. Untuk para pegawai yang akan membantu kerjanya, kata Indroyono, akan disiasati dengan meminjam pegawai dari Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata.

Meski terkendala fasilitas dan struktur organisasi, Indroyono menyatakan, Kemenko Maritim tetap harus bergerak. Ia berseloroh, selama ada sambungan internet, tak perlu ada kantor besar.

"Sekarang sudah zaman modern, ya kantor tuh enggak perlu kantor besar, yang penting efisien di situ. Yang penting ada internet, Wi-Fi, ada teleconference dan videoconference. Jangan sampai karena enggak ada kantor dan fasilitas jadi kami enggak kerja, enggak boleh," ungkap dia.  

Terkait dengan fokus kerja Kementerian Koordinator Kemaritiman, Indroyono mengaku sedang berkonsultasi dengan kementerian di bawahnya.

"Kementerian itu akan diarahkan banyak ke program maritim, misalkan pariwisata di situ seperti pariwisata baharinya digenjot, SDM sumber daya di laut," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com