Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Puan Maharani soal BPJS dan Kartu Indonesia Sehat

Kompas.com - 28/10/2014, 02:59 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan program Kartu Indonesia Sehat dapat bersinergi untuk mencapai tujuan pemerintah di bidang kesehatan.

"Kami integrasikan sistemnya. Memang ini yang satu badan, yang satu sistem. Bagaimana sistem ini bisa melebur ke BPJS dalam mendukung program berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat-nya Presiden," kata Puan di Istana Presiden Jakarta, Senin (27/10/2014).

Puan mengatakan, dalam beberapa hari mendatang ia akan melakukan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menginventarisasi masalah sekaligus mencari bagaimana menyelesaikan hambatan yang selama ini ada.

"Yang pasti, seperti yang diketahui, dalam visi dan misi tersebut Presiden berkeinginan masalah kesehatan kemudian pendidikan juga bagaimana memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat juga bisa segera dilakukan. Dalam waktu dekat ini bagaimana caranya, tentu saja setelah kami berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait," kata Puan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, Presiden memberikan arahan mengenai peningkatan layanan kesehatan dan bagaimana implementasi Kartu Indonesia Sehat. "Iya, tapi belum detail, jadi memang fokus ke Kartu Indonesia Sehat," ujar dia.

Ketika ditanyakan apakah Presiden memberikan masukan mengenai perbaikan BPJS, Nila mengatakan akan dibahas khusus pada waktu mendatang. "Tadi dibicarakan sedikit, kami akan khusus membicarakan, dihitung kembali kecukupannya, anggarannya, dihitung kembali, dilihat kembali," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com