Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

8 Kursi Menteri Perempuan di Kabinet Kerja, Terbanyak dalam Sejarah

Kompas.com - 27/10/2014, 01:43 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan Kabinet Kerja, Minggu (26/10/2014) petang. Kabinet ini tak menjadi yang terbanyak memberi alokasi kursi untuk kalangan profesional, tetapi memberikan kursi paling banyak untuk perempuan sepanjang sejarah kabinet, setidaknya setelah reformasi.

Dari 34 menteri, Jokowi-JK menyerahkan 8 kementerian kepada perempuan. Mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi; Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini M Soemarno; dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Empat perempuan lain di kabinet adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise; dan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Setidaknya selepas reformasi, jumlah perempuan di kabinet paling banyak 4 orang. Dua kali kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan empat kursi untuk perempuan, dari jumlah menteri yang sama dengan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Kabinet Indonesia Bersatu II diwarnai reshuffle di tengah jalan yang menggeser menteri perempuan dan juga salah satu menteri perempuannya meninggal.

Pada Kabinet Indonesia Bersatu II, menteri perempuan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati--yang hanya menjabat sampai 2010-- dan penggantinya adalah lelaki; serta Menteri Perdagangan yang kemudian pada 2011 dirotasi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu.

Berikutnya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana; Menteri Kesehatan (almarhumah) Endang Rahayu Sedyaningsih yang meninggal pada 2012, dan kemudian digantikan oleh Nafsiah Mboi; serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Djalil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com