Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Masyarakat Dambakan Menteri yang 'Die Hard', Bukan Punya Agenda Tertentu"

Kompas.com - 25/10/2014, 16:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Seknas Jokowi Mohammad Yamin mengatakan, para relawan dan masyarakat berharap para menteri yang nantinya ditunjuk Presiden Joko Widodo menempati kabinet merupakan pendukung garis keras pemerintahan.

Dengan begitu, kata Yamin, para menteri akan memperjuangkan program pemerintah tanpa diselubungi suatu kepentingan.

"Kita mengharapkan kabinet yang solid, memahami apa itu Trisakti bahwa kabinet isinya orang die hard, all president man, bukan punya agenda tertentu yang oportunis," ujar Yamin dalam diskusi bersama relawan di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Yamin mengatakan, euforia rakyat menyambut perubahan dalam pemerintahan baru terlihat dalam perayaan yang digelar seusai pelantikan Jokowi pada 20 Oktober 2014 lalu.

Menurut Yamin, perubahan yang diidamkan masyarakat juga harus diwujudkan dalam kabinet yang baru. "Jangan sampai mafia migas, mafia hukum, mafia beras ada dalam kabinet. Menteri mesti betul-betul punya komitmen dalam menjalankan agenda Nawacita berdasarkan Trisakti," kata Yamin.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Mustar Bona Ventura, menyatakan bahwa relawan akan terus mengawal kabinet Jokowi dan memastikan pemerintah yang baru terbentuk bebas dari beban masa lalu.

"Kami tidak akan membubarkan diri, tetap mengawal sampai selesai masa jabatannya," ujar Mustar.

Mustar menganggap hal tersebut justru menjadi tantangan bagi relawan untuk menyampaikan kepada Jokowi terkait figur-figur di kabinet yang bermasalah. Bahkan, Mustar meminta Jokowi langsung mencoret menterinya yang tersandung kasus berat, seperti korupsi dan pelanggaran HAM.

"Jadi isinya harus orang yang paham Trisakti dan paham betul die hard-nya Jokowi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com