Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan: Kami Benteng Terakhir jika Kabinet Jokowi Mengecewakan

Kompas.com - 25/10/2014, 16:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presidium Seknas Jokowi Raharja Waluyo Jati mengatakan, hingga kini para relawan masih optimistis bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memegang komitmen membentuk kabinet yang bersih.

Jika ternyata kabinet yang terbentuk jauh dari harapan rakyat, kata Raharja, para relawan siap menjadi barisan terakhir yang dipercaya rakyat untuk mengawal pemerintah.

"Meski komposisi terburuk pun peran kami berlipat ganda. Kami para relawan akan jadi benteng terakhir dari kepercayaan rakyat Indonesia yang mendukung Jokowi-JK," ujar Raharja dalam diskusi bertajuk "Kabinet Satu Suara Rakyat" di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Raharja menegaskan, relawan tidak akan meninggalkan Jokowi-JK kendati kepercayaan masyarakat luntur lantaran memasukkan orang-orang yang salah dalam kabinetnya.

Peran relawan, kata Raharja, justru semakin berlipat ganda untuk memberi masukan dan mengawal pemerintahan yang berjalan.

"Saat dia jadi presiden, komitmen kita 'jangan pisahkan Jokowi dari rakyat dan jangan biarkan Jokowi sendirian'," kata Raharja. Lagi pula, kata dia, Jokowi selaku presiden memiliki hak prerogatif tidak hanya untuk mengangkat menteri, tetapi juga berhak memberhentikannya.

Menurut Raharja, masukan relawan akan menjadi pertimbangan Jokowi untuk mempertahankan atau mengganti anggota kabinetnya.

"Penilaian kinerja jangan terlalu lama, satu tahun saja," ujar Raharja. Semenjak dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi belum juga mengumumkan susunan kabinetnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut akan mengumumkan nama-nama menterinya pada Rabu (22/10/2014) di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejumlah persiapan pun dilakukan, termasuk membangun panggung yang dilengkapi dengan tata pencahayaan yang sedemikian rupa hingga menyiapkan makanan dalam jumlah besar.

Namun, rencana tersebut batal. Kemudian pada Jumat (24/10/2014) malam pun sinyalemen pengumuman menteri semakin kuat. Saat itu, Kalla mengatakan akan segera mengumumkan kabinetnya setelah menerima rekomendasi terkait empat nama calon menteri dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com