Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Usul Jokowi Beri Nama Kabinetnya Hijrah

Kompas.com - 25/10/2014, 13:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan agar kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinamakan Kabinet Hijrah. Usulan itu dilontarkan Fahri dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam 1436 Hijriah.

"Sy mengusulkan namanya karena kita betul2 berniat berubah. Tapi kita tak punya prerogative. Hanya punya hak bicara," kata Fahri dalam akun Twitter-nya

Dalam tweet-nya terkait Tahun Baru Islam, Fahri lebih banyak bicara soal kabinet mendatang yang belum diumumkan Jokowi. Fahri bercerita, dirinya dihubungi protokoler DPR perihal rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan soal rencana perubahan nomenklatur kementerian.

Presiden sebelumnya mengirimkan surat kepada DPR yang isinya meminta pertimbangan DPR terkait rencana perubahan nomenklatur kementerian. Pimpinan DPR sudah membahasnya. Sedianya, hasil pembahasan tersebut akan dibicarakan pimpinan DPR bersama Jokowi hari ini.

Namun, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, dirinya tidak bisa lantaran hari ini merayakan  di Sumbawa Besar. (Baca: Pimpinan DPR Batal Temui Jokowi Bahas Perubahan Nomenklatur Kementerian)

Fahri lalu menyinggung soal tweet-nya dulu yang menanggapi rencana Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Saat itu, Fahri dikecam berbagai pihak, terutama kalangan santri. (Baca: Berkicau "Sinting" soal Janji Hari Santri Jokowi, Fahri Dituding Tak Menyukai Santri)

"Ini soal salah paham mereka tentang kritik saya. Dan kemudian dianggap serius," kata Fahri ketika kembali mengklarifikasi soal tweet-nya dulu.

Fahri kemudian menanggapi keyakinan Jokowi bahwa pernyataan "sinting" itu malah menambah suara untuk Jokowi-JK saat pilpres lalu.

"Saya melupakan keyakinan Jokowi dan JK bahwa sayalah yg menyumbang banyak suara baginya di Jatim. Saya tidak percaya publik begitu massif merespon sebuah kata. Lupakanlah," kata Fahri.

"Karena ada banyak yg harus kita pikirkan untuk membantu presiden yang belum sepekan bersumpahjanji," kata Fahri.

"Karena ada banyak yg harus dipikirkan tentang

"Karena banyak yang harus dipikirkan tentang atau . Kalau beliau mau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com