PBNU Ingatkan Jokowi untuk Penuhi Janji "Hari Santri"

Kompas.com - 23/10/2014, 18:13 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menyampaikan seruan menanggapi perkembangan situasi kebangsaan pasca pemilihan presiden di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (10/7). PBNU meminta semua pihak untuk saling menahan diri dengan tidak merayakan kemenangan yang telah diklaim sebelum ada keputusan dari KPU demi menjaga persatuan dan keharmonisan berbangsa. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menyampaikan seruan menanggapi perkembangan situasi kebangsaan pasca pemilihan presiden di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (10/7). PBNU meminta semua pihak untuk saling menahan diri dengan tidak merayakan kemenangan yang telah diklaim sebelum ada keputusan dari KPU demi menjaga persatuan dan keharmonisan berbangsa.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta Presiden Joko Widodo menepati janji nenetapkan Tahun Baru Islam—1 Muharram—sebagai Hari Santri Nasional. Pada tahun ini, 1 Muharram 1436 Hijriah bertepatan pada 25 Oktober 2014.

"Kalau sudah ditetapkan (sebagai Hari Santri pada tahun ini), kami sambut positif. Baiknya segera dilaksanakan," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).

Namun, kata Said, kalau 1 Muharram pada tahun ini terlalu mepet untuk bisa dicanangkan sebagai Hari Santri, dia pun memakluminya. Dia pun menyarankan umat Islam untuk merayakan Hari Santri tak hanya pada 1 Muharram, tetapi juga pada hari raya lain. "Tidak harus 1 Muharram."

PBNU, lanjut Said, juga tak akan menggelar kegiatan khusus pada 1 Muharram tahun ini. Pasalnya, dalam waktu dekat, yakni pada 1-2 November 2014, PBNU akan menggelar Musyawarah Nasional di Gedung PBNU, Jakarta Pusat. "Kami fokus dulu ke sana," ujar dia.

Jokowi menandatangani komitmen untuk menjadikan setiap tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional ketika dia berkampanye ke Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur, sebagai rangkaian kampanye Pemilu Presiden 2014.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X