Remisi Kesehatan Dicabut, Anggodo Batal Dapat Pembebasan Bersyarat

Kompas.com - 22/10/2014, 16:14 WIB
Anggodo Widjojo (tengah) didampingi kuasa hukumnya usai melaporkan kasus penyadapan yang dilakukan KPK mengenai pembicaraannya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Wisnu Subroto di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/10). Anggodo Widjojo adalah adik kandung Komisaris PT Masaro, Anggoro Widjojo yang tersandung kasus dugaan korupsi proyek sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Anggodo Widjojo (tengah) didampingi kuasa hukumnya usai melaporkan kasus penyadapan yang dilakukan KPK mengenai pembicaraannya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Wisnu Subroto di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/10). Anggodo Widjojo adalah adik kandung Komisaris PT Masaro, Anggoro Widjojo yang tersandung kasus dugaan korupsi proyek sistem komunikasi radio terpadu di Departemen Kehutanan.
|
EditorSandro Gatra

Menurut Ibnu, pengajuan pembebasan bersyarat itu berdasarkan usulan setelah melalui proses dan penilaian sikap yang dilakukan Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Dia juga mengatakan bahwa permohonan pembebasan bersyarat seorang narapidana dapat diajukan jika yang bersangkutan telah menjalani dua pertiga masa tahanan. Adapun, Anggodo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan. Ia telah ditahan sejak 14 Januari 2010 di Rutan Kelas I Cipinang sebelum akhirnya dipindahkan ke Lapas Sukamiskin.

Anggodo terbukti dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Anggodo bersama-sama dengan Ary Muladi secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan korupsi, yakni mencoba menyuap pimpinan dan penyidik KPK.

Upaya suap lebih dari Rp 5 miliar tersebut dilakukan guna menggagalkan penyidikan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang melibatkan Anggoro yang saat itu masih buron.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Nasional
Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Nasional
Menurut Ahli, 2 Hal Ini Jadi Kunci Pengendalian Covid-19 di Indonesia

Menurut Ahli, 2 Hal Ini Jadi Kunci Pengendalian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Rincian Hotel di DKI Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi OTG

Ini Rincian Hotel di DKI Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi OTG

Nasional
IDI: Perjuangan Menghadapi Pandemi Covid-19 Masih Panjang

IDI: Perjuangan Menghadapi Pandemi Covid-19 Masih Panjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X