Pengamat: Butuh Anggaran Pertahanan yang Besar Jadikan Indonesia Poros Maritim

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo berencana ingin meningkatkan anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI hingga 1,5 persen dari angka produk domestik bruto (PDB) selama masa kepemimpinannya. Namun, hal itu dipandang tidak cukup apabila Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

"Anggaran pertahanan 1,5 persen masih jauh dari cukup untuk membentuk poros maritim," kata pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Dari Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim’ di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (8/10/2014).

Connie berpendapat, pemerintah salah apabila meningkatkan anggaran belanja pertahanan berdasarkan pada besarnya PDB yang dimiliki Indonesia. Pandangan seperti itu, menurut dia, terjadi lantaran paradigma konsep pertahanan yang dianut pemerintah yaitu pertumbuhan anggaran pertahanan tergantung pada kemampuan ekonomi (defense by prosperity).

"Defense by prosperity yang sudah kita jalankan selama ini harus kita geser ke pemahaman defense for prosperity jadi dengan pertahanan yang kuat, justru kita  memperkuat ekonomi," katanya.

Sebelumnya, Jokowi berjanji akan melanjutkan capaian yang telah diraih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal peningkatan anggaran alat utama sistem pertahanan (alutsista) bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, kata Jokowi, peningkatan anggaran akan dilakukan jika pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen.

"Saya sampaikan berkali-kali kalau ekonomi baik di atas tujuh (persen), anggaran TNI bisa diperjuangkan dua sampai tiga kali lipat," kata Jokowi, seusai menghadiri peringatan HUT TNI ke-69 di Pangkalan Komando Armada Timur, Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/10/2014).