Kompas.com - 08/10/2014, 12:01 WIB
Ketua baru DPR Setya Novanto (kanan) melambaikan tangannya ke arah para jurnalis usai dilantik dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang yang berlangsung alot itu diwarnai aksi 'walkout' dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, dan Partai NasDem sehingga hanya diikuti oleh 6 partai lainnya. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua baru DPR Setya Novanto (kanan) melambaikan tangannya ke arah para jurnalis usai dilantik dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang yang berlangsung alot itu diwarnai aksi 'walkout' dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, dan Partai NasDem sehingga hanya diikuti oleh 6 partai lainnya.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tak seperti sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kini enggan berbicara soal Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto yang sekarang menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.

Nazaruddin enggan berkomentar ketika ditanya wartawan mengenai dugaan keterlibatan Setya dalam proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). (Baca: Nazaruddin Tuding Setya Novanto Terlibat Proyek E-KTP)

Padahal, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Nazar menyebut Setya dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-KTP. (Baca: Nazaruddin Mengaku Diancam Setya Novanto)

"Ini sekarang diperiksa untuk kasus wisma atlet dengan tersangkanya Pak Rizal," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (8/10/2014), saat ditanya mengenai Setya Novanto.

Nazaruddin yang berstatus terpidana suap wisma atlet SEA Games itu dibawa ke Gedung KPK dengan mobil tahanan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games. Dia akan dimintai keterangan bagi tersangka Rizal Abdullah.

Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan soal Setya Novanto, Nazaruddin malah menyeret nama Gubernur Riau Alex Noerdin dalam kasus wisma atlet SEA Games. Nazaruddin seolah lebih tertarik menyebut Alex dan sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 dalam kasus itu ketimbang bicara lagi soal Setya.

"Kalau Pak Alex itu (terima fee) 2,5 persen, terus anggota DPR-nya yang menerima itu Mirwan Amir, Olly Dondokambey, terus yang sampai sekarang belum tersangka juga kan Wayan Koster, ada jin apa yang melindungi," sambung Nazaruddin.

Sebelumnya, Nazaruddin mengaku telah melaporkan kepada KPK informasi terkait dugaan korupsi proyek e-KTP yang dia ketahui. Dia menyebut ada penggelembungan harga proyek e-KTP hingga Rp 2,5 triliun.

Kepada media, Nazar juga menyebut Setya dan Anas sebagai pengatur proyek e-KTP, sedangkan dirinya dan Andi Saptinus bertugas sebagai pelaksana. Menurut Nazaruddin, Setya dilindungi orang kuat sehingga sulit dijerat KPK.

"Novanto ini bukan hanya (urus) e-KTP. Dia banyak mengurusi proyek, tetapi namanya tidak ada (tidak disebut) di mana-mana. Namun, soal bagi-bagi duit APBN, dia yang selalu mengatur di mana-mana," kata Nazaruddin kira-kira 11 bulan lalu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.