Syarief Mengaku Tidak Tahu soal Perjanjian SBY dengan KMP Terkait Perppu Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat mengklaim telah mengantongi persetujuan dari Koalisi Merah Putih (KMP) terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku tidak tahu-menahu mengenai perjanjian itu.

"Harapan kita, bagi saya, yang penting perppu itu bisa diterima kalau dibahas di DPR, itu yang paling penting. Perjanjian dan perjanjian itu saya tidak tahu, saya tidak terlibat," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Meski mengaku tidak mengetahui, Syarief meyakini bahwa perjanjian tersebut benar karena SBY sudah menulis langsung di akun Twitter-nya. Syarief yakin, saat pembahasan nanti, semua partai dari KMP dan koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menerima perppu yang dikeluarkan SBY. Dia berharap, semua partai kompak demi masyarakat banyak.

SBY mengaku bahwa Fraksi Demokrat bersedia bergabung dengan KMP lantaran adanya kesepakatan dari KMP untuk kelak mendukung perppu. Kesepakatan itu, kata SBY, ditandatangani semua ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Partai Demokrat. (Baca: SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada)