Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi Dukung MUI Keluarkan Fatwa Larangan Haji Berkali-kali

Kompas.com - 01/10/2014, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hasyim Muzadi, sepakat jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur pelarangan haji berkali-kali.

"Kalau MUI diminta mengeluarkannya (fatwa), ya diberi saja. Ini juga demi kemaslahatan umat," ujar Hasyim di Jakarta, Rabu (1/10/2014), seperti dikutip Antara.

Ia berpendapat, seorang muslim wajib menjalani ibadah haji sekali, dan hukumnya sunah untuk melakukannya lagi. Karena itu, ia mengimbau kepada umat muslim Indonesia yang sudah pernah berhaji untuk memberikan kesempatan kepada yang belum pernah menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut.

"Bagi yang sudah berhaji, beri kesempatan saudaranya yang belum berangkat. Saya melihat sekarang ini tidak, mereka yang sudah haji, ingin haji lagi. Sebaiknya dibatasi dan memberi waktu yang belum," katanya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam tersebut juga mengimbau kepada Komisi Fatwa MUI untuk mempertimbangkan usulan fatwa haji dengan harapan mampu mengurangi antrean jamaah calon haji di Indonesia.

"Beri saja fatwa supaya mendahulukan yang belum. Kalau yang belum berhaji, tapi diserobot terus oleh yang sunah bagaimana?" kata Wakil Rais Aam PBNU tersebut.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai perlunya aturan melarang seseorang menunaikan ibadah haji berkali-kali melalui fatwa MUI agar memiliki landasan hukum keagamaan, serta salah satu solusi mempersingkat antrean jamaah haji. (baca: Menteri Agama Usulkan MUI Buat Fatwa Larangan Haji Berkali-kali)

Namun, MUI menilai larangan haji berkali-kali bukan persoalan hukum Islam melalui fatwa, tetapi merupakan kebijakan pemerintah. Namun, MUI akan membahas jika benar ada permintaan tersebut.

Hanya, Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama MUI Pusat Slamet Effendi Yusuf menilai, pemerintah tidak perlu takut untuk membuat kebijakan pelarangan haji berkali-kali. (baca: MUI: Pemerintah Tak Perlu Takut Larang Haji Berkali-kali)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com