Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Anggota DPR Tertua dan Termuda yang Akan Pimpin Pelantikan

Kompas.com - 30/09/2014, 18:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota DPR tertua dan anggota DPR termuda periode 2014-2019 didaulat menjadi pimpinan sementara DPR sampai pimpinan definitif dipilih sesuai mekanisme yang berlaku.

Saat prosesi pelantikan pada Rabu (1/10/2014), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, politisi tertua dan termuda akan memimpin sidang paripurna dengan agenda pelantikan anggota DPR RI hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

Komisi Pemilihan Umum sudah menentukan anggota tertua dan termuda itu berdasarkan Pengumuman KPU Nomor 01/Peng/KPU/Tahun 2014.

Anggota DPR tertua adalah Popong Otje Djundjunan. Ia lahir di Bandung, 30 Desember 1938 (76 tahun). Politisi Partai Golkar itu berasal dari Dapil Jawa Barat I.

"Iya, besok saya yang memimpin sidang dulu," kata Popong saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (30/9/2014).

Popong nantinya akan ditemani oleh politisi termuda, Ade Rezki Pratama. Ade lahir di Bukittinggi, 8 November 1988 (hampir 26 tahun). Ade diusung Partai Gerindra dari Dapil Sumatera Barat II.

"Tugas yang akan dilakukan sangat banyak, besok dari pagi juga sudah jadi pimpinan sidang Paripurna DPR. Intinya kita akan berjuang sekuat mungkin," ujar Ade.

Sementara anggota tertua di DPD adalah Mudaffar Sjah. Dia lahir di Ternate 13 April 1935 (79 tahun). Mudaffar menjadi senator dari Dapil Provinsi Maluku Utara.

Adapun anggota DPD termuda, yaitu Riri Damayanti. Ia lahir di Bengkulu 4 Februari 1990 (24 tahun). Riri berasal dari Dapil Provinsi Bengkulu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com