Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau ada Drone, Mau Hajar Lewat Mana Saja Gampang

Kompas.com - 29/09/2014, 20:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko 'Jokowi' Widodo mengingatkan pentingnya pengadaan pesawat tanpa awak (drone) di Indonesia. Teknologi pemantau itu, sebut dia, akan mendukung penegakan hukum.

"Drone itu terhubung ke satelit, dari satelit ke pusat komando. Kita bisa ketahui ada aksi pelanggaran apa di seluruh Indonesia ini," ujar Jokowi dalam diskusi publik bertajuk "Roadmap Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (29/9/2014).

"Dari pusat komando bisa langsung perintah. Mau dihajar lewat laut bisa, mau dihajar lewat udara, langsung. Atau dihajar lewat udara, mari mainkan. Pakai drone mau dihajar lewat mana saja gampang," lanjut Jokowi.

Jokowi menyebut kerugian Indonesia setiap tahun mencapai Rp 300 triliun akibat praktik pencurian hasil laut. Demi menghentikan aksi tersebut, Jokowi mencanangkan tiga zona drone di Indonesia, yakni zona barat, tengah dan timur.

Namun, Jokowi belum memastikan jumlah drone untuk masing-masing zonasi tersebut. Meski demikian, dia menegaskan akan mengeluarkan kas negara berapa saja untuk pengadaan drone itu.

"Hitung-hitungannya tiga (zona) drone itu hanya Rp 4,5 triliun. Tapi lebih baik beli, daripada kita kecurian Rp 300 triliun. Masak lebih pilih dicuri?" lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa sistem demikian telah diterapkan di sejumlah negara maju. Indonesia, ujar dia, telah tertinggal bertahun-tahun. Karenanya, Jokowi berkomitmen untuk mempelopori penggunaan drone ini.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com