Mendagri Akui “Dead Lock” soal Pengesahan 21 Daerah Otonom Baru

Kompas.com - 29/09/2014, 18:18 WIB
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (tengah), saat ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, (15/9/2014) FATHUR ROCHMANMenteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (tengah), saat ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, (15/9/2014)
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui menemui jalan buntu dalam pembahasan dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat terkait 21 daerah otonom baru yang dianggap layak. Oleh karena itu, pemerintah pun menyerahkan keputusan jadi atau tidaknya 21 daerah itu disahkan kepada parlemen.

“Kami belum ada kesepakatan baik antara Pemerintah dengan DPR maupun DPR dengan internalnya sendiri. Masih banyak hal yang belum disepakati, macam-macam alasannya. Ada yang ingin jangan dimekarkan, jadi belum ada yang disepakati,” ujar Gamawan di Kompleks Parlemen, Senin (29/9/2014).

Dia menuturkan, pemerintah awalnya memang menilai ada 21 daerah otonom baru. Namun, hal tersebut barulah usulan dari pemerintah. Gamawan pun mengungkapkan pada perkembangan lanjutannya, muncul lagi usulan pemekaran daerah baru. Namun, hal tersebut tidak bisa disepakati pemerintah. “Di DPR sendiri juga belum sepakat,” imbuh Gamawan.

Menurut dia, pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, sedangkan DPR membela konstituennya. Oleh karena tidak menemukan kata sepakat, mantan Gubernur Sumatera Barat ini menyatakan pemerintah akhirnya menyepakati bersama dengan DPR untuk menunda pembahasan DOB ini untku DPR periode berikutnya.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan batal mengesahkan 21 daerah otonom baru dalam sidang paripurna, Senin (29/9/2014). Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa secara panjang lebar menjelaskan kondisi sampai akhirnya disepakati membatalkan rencana pengesahan pemekaran wilayah itu.

Pidato Agun ini mendapat teriakan puluhan masyarakat adat yang sudah sejak pagi menunggu pemekaran wilayah ini.

“Saya jelaskan kondisinya selama proses panja bukannya semakin mengerucut, tapi malah bertambah dan bertambah,” ujar Agun.

Agun bahkan menyebutkan pelaksanaan rapat panitia kerja DOB kerap diwarnai insiden yang memalukan yang mencederai proses demokrasi. Meski tidak menyebut kejadian itu secara detail, tapi dia menuturkan bahwa pembahasan DOB ini sangat alot. Bahkan, panja DOB masih belum bisa mengambil keputusan hingga kemarin.

Politisi Partai Golkar ini menceritakan awalnya Komisi II DPR akan melakukan rapat pengambilan keputusan tingkat I dengan pemerintah pada Minggu (28/9/2014). Namun, rapat itu urung terlaksana lantaran banyaknya masyarakat adat yang mengepung komplek parlemen hingga pemerintah tidak bisa masuk.

Alhasil, Komisi II DPR pun menggelar rapat internal. Hasilnya, seluruh anggota sepakat untuk menyerahkan kepada pimpinan komisi II DPR karena tidak ada kata mufakat dari anggota atas usulan 21 DOB yang dianggap layak oleh pemerintah. Rapat kembali dijadwalkan pada pagi tadi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X