Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Ada Jatah Menteri dari PDI-P?

Kompas.com - 24/09/2014, 22:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengklaim telah mengetahui jumlah kursi yang akan diberikan kepada partainya dalam kabinet presiden terpilih Joko Widodo. Meski demikian, komposisi menteri itu masih rahasia dan menjadi kewenangan penuh Jokowi.

"Aku tahu (jatah kursinya), tapi aku enggak berani ngomong," kata Eva saat berbincang dengan sejumlah wartawan di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, PDI Perjuangan akan mendapatkan jatah kursi terbesar dibandingkan partai pengusung lainnya. Namun, Eva menepis hal itu.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, pembagian jatah menteri untuk parpol saat ini masih dalam tahap pembicaraan yang sangat fleksibel. Salah satu hal yang memengaruhi jatah kursi menteri dari parpol itu adalah kemungkinan adanya partai anggota Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

"Enggak, itu masih fleksibel dan masih menunggu ada yang gabung dari KMP (Koalisi Merah Putih). Kita akan rombak lagi," kata dia.

Eva menambahkan, salah satu partai yang mendapat jatah menteri adalah Partai Demokrat. Meski begitu, Eva tidak menyebutkan alasan mengapa Demokrat termasuk yang mendapatkan jatah menteri dari Jokowi.

Menurut Eva, partainya menghormati keputusan Partai Demokrat untuk menjadi partai penyeimbang di luar pemerintahan. Untuk itu, PDI Perjuangan tidak akan menawarkan kepada partai tersebut untuk bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Kita hormati fatsun dari masing-masing ketua umum parpol,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com