Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Ini Trah Bung Karno, Bukan?

Kompas.com - 22/09/2014, 19:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan yang merupakan presiden terpilih, Joko Widodo, membantah bahwa partainya menjalankan politik dinasti, dengan kembali terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Menurut Jokowi, terpilihnya Megawati karena ia dianggap sebagai sosok pemersatu.

Jokowi mengatakan, proses yang berjalan di PDI-P sangat demokratis. Jika tidak, kata Jokowi, PDI-P tak mungkin mencalonkannya sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014. 

"Saya itu regenerasi, bukan? Iya. Saya itu trah Bung Karno bukan? Ndak kan? Ya sudahlah, jangan ditarik ke mana-mana," ujar Jokowi, yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta, Senin (22/9/2014) petang.

"Beliau (Megawati) itu pemersatu, simbol soliditas dan bisa mengayomi. Beliau masih sangat diperlukan, baik oleh PDI Perjuangan, ataupun bangsa dan negara," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia termasuk ikut mencalonkan Megawati sebagai ketua umum. Usul itu disampaikan Jokowi pada forum Rakernas IV PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

"Di akhir presentasi saya malam itu, saya menyampaikan aspirasi pribadi saya. Meski, saya tahu Rakernas itu bukan forum untuk memilih ketua umum. Tapi ndak apa-apa, toh namanya aspirasi," lanjut Jokowi.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, Ketua Umum PDI-P saat ini, Megawati Soekarnoputri, kemungkinan besar akan kembali dipilih menjadi ketua umum dalam kongres yang rencananya dilaksanakan pada 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com