Kompas.com - 18/09/2014, 19:57 WIB
Komentar tokoh soal pilkada KOMPASKomentar tokoh soal pilkada
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa kasus korupsi oleh kepala daerah bukan disebabkan oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut ICW, pemimpin koruptif justru lahir dari rekrutmen yang tidak baik oleh partai politik.

"Korupsi yang dilakukan kepala daerah sudah direncanakan sebelumnya," ujar Koordinator ICW, Abdulah Dahlan, saat ditemui di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2014).

Dari data yang diperoleh ICW, pada semester I tahun 2014, modus korupsi yang digunakan kepala daerah sebagian besar adalah soal penggelapan dan penggelembungan dana. Modus yang paling banyak adalah penyalahgunaan anggaran dan penggelapan dana sebanyak 71 kasus atau 23,05 persen. Adapun 66 kasus (21,42 persen) lain dilakukan dengan membuat laporan-laporan fiktif.

Menurut Abdulah, meningkatnya jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi bukan akibat pemilihan langsung, melainkan dari pola rekrutmen yang tidak baik oleh partai politik. Belum lagi masalah pendanaan calon kepala daerah oleh partai politik, yang memakan biaya sangat tinggi.

Abdullah mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menjamin hilangnya praktik korupsi. Menurut dia, kepala daerah bisa saja melakukan persekongkolan dengan anggota DPRD. "Bisa jadi kepala daerah malah diperas oleh DPRD, akibatnya ada pola ketersanderaan," ujar Abdulah.

Fahmi Badoh dari Transparency International Indonesia mengatakan, masalah korupsi kepala daerah berasal dari masing-masing pribadi kepala daerah itu sendiri. Keinginan untuk korupsi semakin menjadi saat kepala daerah mengeluarkan "ongkos perahu" yang mahal bagi partai politik.

Fahmi mengatakan, untuk mengatasi masalah korupsi, masing-masing partai politik harus bisa melakukan reformasi kebijakan. "Hal itu akan mengarahkan calon kepala daerah agar tidak terintimidasi oleh beban biaya yang sangat tinggi," kata Fahmi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X