Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat dan Janji Jokowi soal "Ribet" Penanganan Lubang Menganga di Jalan

Kompas.com - 16/09/2014, 19:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta sekaligus presiden terpilih Joko Widodo "curhat" soal tumpang tindih aturan dan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama soal penanganan infrastruktur.

Menjadi pembicara dalam kuliah umum di auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jokowi bercerita soal tumpang tindih itu dengan kisah kesulitannya memperbaiki jalan rusak saat dia menjadi Wali Kota Surakarta.

"Ada lubang di jalan gede banget, tapi ndak bisa diperbaiki. Kepala Dinas Pekerjaan Umum saya sampai pusing itu ndak bisa perbaiki itu," ujar Jokowi.

Jalan itu tak bisa diperbaiki oleh instansi di tingkat kotamadya, lanjut Jokowi, karena statusnya merupakan jalan negara yang merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Hanya karena itu coba, bayangkan! Betapa hal yang harusnya dibuat sederhana malah jadi ribet. (Padahal), jalan rusak begitu yang dicaci-maki kan saya," ujar Jokowi.

Di sisi lain, kata Jokowi, Kementerian Pekerjaan Umum pun tak kunjung memperbaiki jalan tersebut, dengan alasan yang dia tak ketahui.

Akibatnya, tutur Jokowi, lubang di jalan itu tetap saja menganga. Tak jarang, kata dia, jatuh korban jiwa karena terperosok lubang tersebut.

Jokowi berjanji akan mempertimbangkan pengalamannya saat menjadi wali kota itu dalam pengambilan kebijakan setelah kelak dilantik menjadi presiden.

"Aturan-aturan yang seperti itu yang mau saya pangkas atau paling tidak disederhanakanlah. Saya ingin semua peraturan tidak tumpang tindih agar penyelesaiannya cepat," janji Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com