Ini 5 Permintaan Komnas HAM kepada Jokowi soal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan - Kompas.com

Ini 5 Permintaan Komnas HAM kepada Jokowi soal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kompas.com - 04/09/2014, 15:17 WIB
AFP PHOTO / ADEK BERRY Jemaat Gereja Yasmin dan HKBP Filadelfia kembali menggelar ibadah di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/12/2013) karena kasus pembangunan gereja yang tidak kunjung selesai.


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menagih komitmen presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) atas penegakan dan perlindungan hak beragama, berkeyakinan, dan beribadah.

"Dalam visi dan misinya, presiden terpilih berkomitmen atas penegakan HAM, salah satunya perlindungan dan pemajuan atas hak beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Namun, patut dimasukkan ke dalam program prioritas kerja nyata pada awal pemerintahan baru," ujar Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/9/2014), seperti dikutip Antara.

Imdadun menyampaikan, sedikitnya terdapat lima hal terkait kebebasan beragama yang patut dipertimbangkan Jokowi dalam program prioritas di kabinetnya.

Pertama, memberikan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan melalui akses kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban pengungsian Ahmadiyah di Mataram, pengungsi Syiah Sampang, jemaat HKBP Filadelfia Bekasi, jemaat GKI Yasmin Bogor, jemaah masjid di Batuplat NTT dan jemaah mushala di Denpasar, Bali.

Kedua, mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat karena PBM itu dinilai diskriminatif.

"Pertimbangan kuantitatif dukungan warga dalam pendirian rumah ibadah pada dasarnya hanya memberikan proteksi berlebihan bagi umat mayoritas, sementara kelompok minoritas agama dilanggar," ujar dia.

Ketiga, mencabut Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Kebijakan itu dinilai bertentangan dengan konstitusi.

"Keberadaan SKB itu menjadi pemicu munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Indonesia," kata dia.

Keempat, mempertimbangkan pentingnya UU kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai konsekuensi logis jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada seluruh rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

Kelima, membentuk panitia khusus yang bertugas melakukan penyelesaian kasus-kasus dan pemajuan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia untuk memastikan dilaksanakannya rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam butir satu hingga empat sebagai kebijakan prioritas presiden terpilih.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
SumberAntara

Terkini Lainnya

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi 'Gimmick' untuk Dongkrak Suara

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi "Gimmick" untuk Dongkrak Suara

Nasional
Solar Langka, Petambak Perempuan Dipasena Datangi Polsek Rawajitu Lampung

Solar Langka, Petambak Perempuan Dipasena Datangi Polsek Rawajitu Lampung

Regional
Kenali Spamming Email, Modus Baru Bobol Kartu Kredit

Kenali Spamming Email, Modus Baru Bobol Kartu Kredit

Megapolitan
Ahok Diperkirakan Bebas pada Januari 2019

Ahok Diperkirakan Bebas pada Januari 2019

Megapolitan
Demo Hari Antikorupsi Ricuh, Mahasiswa  Bentrok dengan Polisi dan Pegawai Kejaksaan

Demo Hari Antikorupsi Ricuh, Mahasiswa Bentrok dengan Polisi dan Pegawai Kejaksaan

Regional
Bayi Laki-laki Ditemukan dalam Kantong Plastik Hitam

Bayi Laki-laki Ditemukan dalam Kantong Plastik Hitam

Megapolitan
Modus Pencuri Spesialis Rumah Mewah, Pura-pura Jadi Teman Pemilik Rumah

Modus Pencuri Spesialis Rumah Mewah, Pura-pura Jadi Teman Pemilik Rumah

Megapolitan
Aria Bima: Kalau Masih Ada, Soeharto Pun Akan Mendukung Jokowi-Ma'ruf

Aria Bima: Kalau Masih Ada, Soeharto Pun Akan Mendukung Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Natal, Ahok Akan Dapat Remisi 1 Bulan

Natal, Ahok Akan Dapat Remisi 1 Bulan

Megapolitan
Jadi Saksi, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Mengaku Tidak Tahu Apapun soal DOKA

Jadi Saksi, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Mengaku Tidak Tahu Apapun soal DOKA

Nasional
Fakta di Balik Perjalanan 9 Jam KA Argo Parahyangan, Penumpang Lapar, Main Games, hingga Ganti Bus

Fakta di Balik Perjalanan 9 Jam KA Argo Parahyangan, Penumpang Lapar, Main Games, hingga Ganti Bus

Regional
Protes 'Carpool' Komersial, Sopir Taksi Korsel Bakar Diri hingga Tewas

Protes "Carpool" Komersial, Sopir Taksi Korsel Bakar Diri hingga Tewas

Internasional
Petugas Bersihkan Atap Rasuna Garden Food Street yang Lepas

Petugas Bersihkan Atap Rasuna Garden Food Street yang Lepas

Megapolitan
Merkava IV, Salah Satu Tank Paling Mematikan di Dunia Buatan Israel

Merkava IV, Salah Satu Tank Paling Mematikan di Dunia Buatan Israel

Internasional
Luapan Air Kali Bangka Sebabkan Jalan Pasar Buncit Terendam Banjir

Luapan Air Kali Bangka Sebabkan Jalan Pasar Buncit Terendam Banjir

Megapolitan

Close Ads X