Tiga Menteri Dijerat KPK, Demokrat Justru Bangga kepada SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, Partai Demokrat justru menilai hal tersebut sebagai komitmen Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.

"Di era siapa ada tiga menteri aktif menjadi tersangka? Pemerintah bisa saja mengatakan, kenapa harus diperiksa menteri saya, itu kalau presiden berkeinginan. Tapi, ini karena konsistensi pemerintahan SBY, di zaman siapa ada tiga menteri aktif jadi tersangka?" ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014) siang.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK telah menjerat Andi Mallarangeng sewaktu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga serta Suryadharma Ali sewaktu menjabat Menteri Agama.

Menurut Nurhayati, dijeratnya ketiga menteri tersebut bukan disebabkan kesalahan SBY dalam memilih, melainkan konsistensi SBY dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Nurhayati meminta agar media dan masyarakat bisa melihat hal ini dengan obyektif.

Dia tidak ingin lagi ada opini yang melekat bahwa Partai Demokrat adalah sarang koruptor.

"Kami berharap tidak terus-menerus Demokrat yang diopinikan karena kami yang mendukung pemberantasan korupsi, baik dalam anggaran maupun penegakan hukum. Kami tidak pernah intervensi. Kami ingatkan banyak kasus tidak hanya dari Partai Demokrat," ujar Nurhayati.

Jero disangka melakukan pemerasan. Menurut KPK, nilai uang yang diduga diterima Jero sekitar Rp 9,9 miliar. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Jero, termasuk pencitraan. Uang itu juga ada yang digunakan untuk pihak lain.

Setelah dilantik menjadi Menteri ESDM, menurut KPK, Jero meminta besaran dana operasional menteri (DOM) ditambah. Jero juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk mengupayakan penambahan tersebut.

Salah satu cara yang diperintahkan untuk meningkatkan dana operasional menteri itu adalah dengan menggelar rapat-rapat yang sebagian besar merupakan rapat fiktif. Selain itu, ada juga cara berupa pengumpulan dana dari rekanan proyek di Kementerian ESDM.