Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Tak Urusi Nama-nama Menteri

Kompas.com - 01/09/2014, 19:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi, Andi Widjajanto mengatakan, timnya tak memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia menegaskan, siapa yang nantinya akan menduduki kursi menteri menjadi hak prerogratif Jokowi sebagai presiden.

“Sampai Kantor Transisi ini bubar, tidak akan ada nama-nama menteri dari kami. Karena itu (merupakan) ruang politik dan kami betul-betul tidak diberi mandat untuk masuk ke sana,” kata Andi, di Kantor Transisi, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Andi mengatakan, tugas Tim Transisi hanya memberitahu Jokowi-JK berapa jumlah menteri yang akan mengisi kabinet, nama kementerian, serta kriteria menteri yang akan menduduki posisi itu. Salah satu kriteria kompetensi, kata dia, yakni apakah menteri berasal dari jalur karir atau non karir. Selain itu, Tim Transisi juga menyiapkan skenario dan pertimbangan baik buruknya menggunakan opsi yang diberikan.

“Tapi untuk nominasi orang, kami tidak diberi mandat. Misalnya, dari PDI-P berapa, Nasdem berapa, parpol berapa, non parpol berapa,” katanya.

Lebih jauh, lanjut Andi, dalam sejumlah opsi struktur kabinet yang diberikan kepada Jokowi-JK, terdapat sejumlah kementerian yang akan digabung dan dipisah. Contohnya, Kementerian Pendidikan dapat dipecah menjadi dua yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Menurut dia, kedua kementerian itu memiliki tugas yang berbeda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur pembentukan karakter anak. Sementara, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset bertugas membentuk jaringan antara universitas dan teknologi serta universitas dan tenaga kerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Nasional
KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com