LSI: Jokowi Bisa Tiru Mantan Presiden Argentina

Kompas.com - 01/09/2014, 18:36 WIB
Warga antusias melihat Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi bermain bola di acara Pesta Rakyat Waduk Pluit, di Lapangan Bola Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (17/8/2014). Selain bermain bola, Jokowi juga sempat ikut serta dalam lomba balap karung bersama warga di Taman Waduk Pluit. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESWarga antusias melihat Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi bermain bola di acara Pesta Rakyat Waduk Pluit, di Lapangan Bola Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (17/8/2014). Selain bermain bola, Jokowi juga sempat ikut serta dalam lomba balap karung bersama warga di Taman Waduk Pluit.
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Lembaga Survei Indonesia (LSI) menilai, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat meniru langkah mantan Presiden Argentina, Carlos Menem, dalam hal inkonsistensi kebijakan pemerintahan, terutama menyangkut rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Mantan Presiden Argentina Carlos Menem pernah dalam kampanyenya mengatakan tidak akan menjual BUMN-nya, dan tidak akan menambah utang luar negeri. Tapi begitu terpilih, kebijakannya justru semua terbalik, dia melakukan privatisasi BUMN, dan ini secara politik memang hancur, tapi dia berhasil membuat ekonomi Argentina maju," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi di Jakarta, Senin (1/9/2014), seperti dikutip Antara.

Kuskridho mengisahkan, meskipun harus mengambil keputusan menjual perusahaan BUMN Argentina dan menghancurkan janji politiknya, apa yang dilakukan Carlos Menem itu justru mampu menekan angka pengangguran dan yang bersangkutan terpilih kembali pada periode selanjutnya.

Menurut dia, Jokowi juga bisa melakukan hal serupa dalam hal rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, meskipun PDIP (partai di mana Jokowi bernaung) dulu kerap menolak rencana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Maka menurut saya kalau pun PDIP berpindah posisi (menjadi setuju atas kenaikan harga BBM bersubsidi), maka PDIP harus meyakinkan hal itu semata-mata untuk kebaikan publik," ujar dia.

PDIP, kata dia, harus mempersiapkan argumen yang rasional dan dapat diterima publik, serta membuktikan kinerja pemerintahan Jokowi berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kalau didiamkan saja, istilahnya pagi tahu, sore tempe atau pagi bilang A, sore bilang B, itu akan merepotkan," kata dia.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X