Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/09/2014, 16:19 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman penjara empat tahun ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan kepada Gubernur Banten nonaktif, Atut Chosiyah. Atut dinyatakan terbukti bersama-sama menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten.

"Menyatakan terdakwa Atut Chosiyah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (1/9/2014).

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan tim jaksa KPK. Dalam persidangan sebelumnya, tim jaksa KPK menuntut Atut 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan penjara. (baca: Membela Diri, Atut Menangis Dituntut 10 Tahun Penjara)

Menurut majelis hakim, hal yang meringankan hukuman Atut di antaranya berlaku sopan dalam persidangan, tidak pernah dihukum, dan Atut adalah seorang ibu yang juga memiliki cucu.

"Hal yang memberatkan, tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi," kata Matheus.

Menurut majelis hakim, Atut terbukti melanggar pasal yang termuat dalam dakwaan primer, yakni Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Meski demikian, Atut dibebaskan dari hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Majelis hakim juga menolak permintaan jaksa untuk menghapus hak dipilih dan memilih Atut.

 

Beda pendapat

Putusan atas perkara Atut ini diwarnai dissenting opinion atau pendapat berbeda majelis hakim. Hakim anggota Alexander Marwata menilai Atut tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan primer maupun subsider. Dia menilai Atut sedianya dibebaskan. Meskipun demikian, perbedaan pendapat ini tidak menjadikan Atut dibebaskan.

Perbedaan pendapat ini merupakan satu kesatuan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor. Menurut putusan, mulanya Atut bertemu dengan calon bupati dan wakil bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin serta pengacara Rudi Alfonso untuk membahas hasil Pilkada Lebak.

Diputuskan bahwa Amir dan Kasmin akan mengajukan gugatan atas putusan Komisi Pemilihan Umum tersebut ke MK.

Selanjutnya, Atut membicarakan masalah tersebut dengan Akil saat sama-sama berada di Singapura. Dalam perbincangan itu, menurut hakim, Atut meminta Akil untuk membantu mengawal sengketa Pilkada Lebak di MK.

"Keesokannya, 22 September, bersama dengan Wawan, terdakwa melakukan pertemuan di Hotel Marriott Singapura. Terdakwa menyampaikan, apabila dimungkinkan pemilihan ulang, bagaimana sikap MK. Saat itu Akil sampaikan kalau terjadi pilkada ulang Lebak, Tangerang, Serang, bisa dilakukan," kata hakim.

Kemudian, Amir dan Kasmin memperkenalkan Atut dengan pengacara Susi Tur Andayani. Selanjutnya, Susi yang berhubungan dengan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana.

Menurut hakim, fakta persidangan membuktikan adanya pemberian uang Rp 1 miliar dari Wawan untuk Akil melalui Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Nasional
Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Nasional
Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Nasional
KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

Nasional
Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Nasional
KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

Nasional
Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Nasional
Pemerintah Siapkan BUMN Jadi 'Off Taker' di Bidang Pangan

Pemerintah Siapkan BUMN Jadi "Off Taker" di Bidang Pangan

Nasional
Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Nasional
Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Nasional
KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

Nasional
Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.