Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham: Polisi Dipimpin Kapolri Bisa Jalan, Masa KPK 4 Orang Tak Jalan?

Kompas.com - 27/08/2014, 12:39 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, KPK tidak membutuhkan perekrutan pimpinan baru untuk menggantikan Busyro Muqoddas sebagai Wakil Ketua KPK. Ia menyarankan, panitia seleksi (pansel) bekerja tahun depan untuk merekrut lima pimpinan KPK yang akan pensiun pada 2015.

"KPK secara institusi tidak ada perekrutan pimpinan lagi saat ini," ujar Abraham di Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).

Ia mengatakan, KPK meminta pemerintah menunda kerja pansel hingga tahun depan. Hal itu sesuai hasil rapat pimpinan KPK yang sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Kita harap pansel ini bekerja untuk tahun depan merekrut sekaligus lima orang pimpinan agar tidak pemborosan anggaran. Kan merekrut satu orang, dengan merekrut lima orang, biayanya sama," kata Abraham.

Ia menuturkan, saat ini KPK tengah berkonsentrasi terhadap korupsi dan memiliki resistensi tinggi. Jika kemudian tiba-tiba masuk orang baru yang tidak memiliki kualitas sama dengan empat pimpinan lain, maka akan berakibat fatal. KPK menganggap tidak masalah jika hanya dipimpin empat orang.

"Enggak masalah empat orang. Polisi dipimpin Kapolri bisa jalan, Jaksa Agung dipimpin satu orang bisa jalan, masa KPK empat orang tidak jalan?" tegas Abraham.

Sebelumnya, anggota pansel calon pimpinan KPK, Farouk Muhammad, mengakui bahwa pembentukan pansel untuk mencari pengganti Busyro sebagai wakil ketua KPK membutuhkan dana yang besar. Namun, kata Farouk, aspek hukum yang harus dipenuhi lebih penting daripada mempermasalahkan dana yang harus dikeluarkan.

"Kami pahami betul langkah ini sangat boros. Cuma permasalahannya, boros karena apa? Setelah dipelajari pasal-pasal hukumnya, tidak ada jalan lain selain mengikuti Pasal 33," ujar Farouk di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Presiden SBY membentuk pansel calon pimpinan KPK untuk mengisi posisi Wakil Ketua KPK. Masa tugas Busyro akan berakhir pada Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com