Abraham: Polisi Dipimpin Kapolri Bisa Jalan, Masa KPK 4 Orang Tak Jalan?

Kompas.com - 27/08/2014, 12:39 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).  KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, KPK tidak membutuhkan perekrutan pimpinan baru untuk menggantikan Busyro Muqoddas sebagai Wakil Ketua KPK. Ia menyarankan, panitia seleksi (pansel) bekerja tahun depan untuk merekrut lima pimpinan KPK yang akan pensiun pada 2015.

"KPK secara institusi tidak ada perekrutan pimpinan lagi saat ini," ujar Abraham di Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).

Ia mengatakan, KPK meminta pemerintah menunda kerja pansel hingga tahun depan. Hal itu sesuai hasil rapat pimpinan KPK yang sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Kita harap pansel ini bekerja untuk tahun depan merekrut sekaligus lima orang pimpinan agar tidak pemborosan anggaran. Kan merekrut satu orang, dengan merekrut lima orang, biayanya sama," kata Abraham.

Ia menuturkan, saat ini KPK tengah berkonsentrasi terhadap korupsi dan memiliki resistensi tinggi. Jika kemudian tiba-tiba masuk orang baru yang tidak memiliki kualitas sama dengan empat pimpinan lain, maka akan berakibat fatal. KPK menganggap tidak masalah jika hanya dipimpin empat orang.

"Enggak masalah empat orang. Polisi dipimpin Kapolri bisa jalan, Jaksa Agung dipimpin satu orang bisa jalan, masa KPK empat orang tidak jalan?" tegas Abraham.

Sebelumnya, anggota pansel calon pimpinan KPK, Farouk Muhammad, mengakui bahwa pembentukan pansel untuk mencari pengganti Busyro sebagai wakil ketua KPK membutuhkan dana yang besar. Namun, kata Farouk, aspek hukum yang harus dipenuhi lebih penting daripada mempermasalahkan dana yang harus dikeluarkan.

"Kami pahami betul langkah ini sangat boros. Cuma permasalahannya, boros karena apa? Setelah dipelajari pasal-pasal hukumnya, tidak ada jalan lain selain mengikuti Pasal 33," ujar Farouk di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Presiden SBY membentuk pansel calon pimpinan KPK untuk mengisi posisi Wakil Ketua KPK. Masa tugas Busyro akan berakhir pada Desember 2014.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X